Komisi II DPR Minta KPU-Bawaslu Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi II DPR RI akan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027, serta DKPP untuk membahas tahapan Pemilu 2024 pada Rabu, 13 April, siang ini.

“Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu pukul 14.00 WIB,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Rabu, 13 April.

Junimart menjelaskan, rapat tersebut akan membahas persiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk Pemilu Serentak 2024. Persiapan itu, menurutnya, terkait program, tahapan, dan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu.

Dalam rapat nanti, Junimart meminta KPU dan Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 tanpa mengurangi profesionalisme kerja.

“Kami mendorong penyelenggara pemilu dapat mengefisienkan anggaran Pemilu 2024 seefisien mungkin tanpa mengurangi nilai kerja yang profesional,” kata Junimart.

Politikus PDIP itu mencontohkan efisiensi tersebut bisa dilakukan dengan mempersingkat masa kampanye. 

"Ini karena sangat berhubungan dengan pengadaan logistik, digitalisasi dalam beberapa tahapan yang bisa menghemat anggaran," kata Junimart.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut dibutuhkan anggaran senilai Rp110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

Presiden Jokowi mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu, 10 April.