Dana Pemilu 2024 Tembus Rp86 Triliun, Pimpinan DPR Dasco: KPU Lebih Tahu Mana yang Bisa Dihemat

JAKARTA - Pimpinan DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang serta meminimalisir total rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mencapai Rp86 triliun. DPR yakin ada pos-pos yang masih bisa dihemat.

"Kita harapkan permintaan dana yang diminta KPU itu dapat diminimalisir," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senin, 20 Agustus.

Menurut Dasco, angka tersebut perlu dipertimbangkan kembali mengingat saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

Ketua harian DPP Partai Gerindra itu memahami, usulan KPU tersebut meliputi biaya tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama penyelenggaraan pemilu. Namun, kata Dasco, perlu juga dilihat secara situasional. Dasco pun sepakat dengan usulan Komisi II DPR untuk mempertimbangkan penyesuaian terhadap setiap tahapan-tahapan Pemilu serentak pada 2024.

"Kita serahkan kepada komisi teknis dan KPU yang tentunya lebih tahu mana tahapan-tahapan yang bisa dihemat dalam rangka menghemat keuangan negara dan untuk supaya kestabilan ekonomi tetap terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. Rincian anggaran itu terdiri dari Rp8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen, Rp13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.

Kemudian, Rp24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menjelaskan usulan anggaran tersebut termasuk penguatan infrastruktur KPU hingga di daerah-daerah. Pasalnya, kata dia, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.

"Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda," jelas Ilham saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis, 16 September lalu.

KPU juga mengusulkan anggaran Rp13,295 triliun pada 2022 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024. Diketahui, tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dimulai tahun 2022. Namun, menurut Ilham, jumlah anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan KPU.

"Yang sekarang sudah ada bersama Kemenkeu ini baru Rp2 triliun. Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022, kami berharap bisa disetujui Rp13.295.842.682.000," paparnya.