KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp86 Triliun, Komisi II DPR: Terlalu Fantastis, Ekonomi Sekarang Sangat Sulit

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengaku keberatan dengan jumlah anggaran senilai Rp86 triliun untuk Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun, total tersebut untuk membiayai seluruh tahapan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu Serentak 2019 yang hanya menganggarkan Rp27 triliun.

"Menurut saya fantastis, karena setelah kita ketahui ternyata anggaran sampai Rp 86 T untuk 2024 itu adalah untuk penyelenggara, bukan untuk para peserta," ujar Junimart di gedung DPR, Kamis, 16 September.

Anggota Fraksi PDIP ini tidak ingin, gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak dilakukan dengan pemborosan. Terlebih, kata dia, saat ini Indonesia mati-matian memulihkan ekonomi ditengah penanganan pandemi COVID-19.

"Jangan sampai Pemilu dan Pilkada Serentak ini membuat pengeluaran yang naudzubillah, tidak boleh juga. Ekonomi sekarang sangat sulit negara ini, pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ya kita bantulah pemerintah," tegas Junimart.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia meminta KPU untuk lebih merinci lagi alokasi anggaran tersebut. Bukan rincian dari APBN, tapi untuk apa anggaran tersebut digunakan.

"Dari kami sudah ingatkan sebetulnya kepada KPU, begitu Rp 86 triliun untuk pemilu. Kita bisa lihat agar ini bisa dijelaskan secara rinci, Rp 86 triliun itu untuk apa," kata Doli. 

Politikus Golkar itu pun berharap KPU melakukan efisiensi dan mengkaji ulang anggaran tersebut.

"Tadi kasih tugas kepada KPU untuk bisa mereview lagi, kira-kira ada yang bisa diefisiensikan lagi nggak," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. Rincian anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.

Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.

Ketua KPU Ilham Saputra, menjelaskan usulan anggaran tersebut termasuk penguatan infrastruktur KPU hingga di daerah-daerah. Pasalnya, kata dia, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.

“Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda,” ujar Ilham saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 16 September.

KPU juga mengusulkan anggaran Rp13,295 triliun pada 2022 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024. Diketahui, tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dimulai tahun 2022.

Namun, menurut Ilham, jumlah anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang sekarang sudah ada bersama Kemenkeu ini baru Rp2 triliun. Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022, kami berharap bisa disetujui Rp13.295.842.682.000," paparnya.