Usulan KPU Anggaran Rp86 Triliun Pemilu Dinilai Terlalu Tinggi, Mendagri: Indonesia Masih Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi

JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, keberatan atas usulan anggaran Pemilu 2024 senilai Rp86 triliun, yang disebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mendagri lantas mengingatkan, Indonesia masih dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tito juga mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 bisa dipangkas.

“Ekonomi nasional sempat minus, ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya sehingga efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis, 16 September.

Mendagri menilai perbandingan anggaran Pemilu 2024 dengan gelaran sebelumnya, terlalu jauh berbeda. Di mana, kata Tito, Pemilu 2014 hanya Rp16 triliun sedangkan Pemilu 2019 sebesar Rp27 triliun.

"Jujur saja, kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut, karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 T ke Rp 27 T, ke Rp 86 T di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," jelas Tito.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. Rincian anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.

Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.

Ketua KPU Ilham Saputra, menjelaskan usulan anggaran tersebut termasuk penguatan infrastruktur KPU hingga di daerah-daerah. Pasalnya, kata dia, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.

“Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda,” ujar Ilham saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis, 16 September.

KPU juga mengusulkan anggaran Rp13,295 triliun pada 2022 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024.  Diketahui, tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dimulai tahun 2022.

Namun, menurut Ilham, jumlah anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang sekarang sudah ada bersama Kemenkeu ini baru Rp2 triliun. Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022, kami berharap bisa disetujui Rp13.295.842.682.000," paparnya.