Tahapan Pemilu Dimulai, Komisi II DPR Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta pemerintah segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni lalu.

Diketahui, KPU telah membuka tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022. Kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta tahapan lainnya seperti penetapan peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022.

"Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022," ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa, 2 Agustus.

Guspardi mengatakan, untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp2,4 triliun.

"Dan pada tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun. Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah," kata politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengungkapkan, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni lalu, dirinya sudah menyuarakan dan meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran KPU agar bisa diprioritaskan.

"Sayang sampai hari ini, besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," ungkap Guspardi.

Oleh karena itu, anggota Baleg DPR itu berharap, pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU, sesuai dengan prioritas kebutuhan yang anggarannya telah disetujui oleh Komisi II DPR RI.

"Kemudian kita juga berharap dukungan dari kawan-kawan di badan anggaran (Banggar) untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan. Demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU," tegasnya.

"Namun begitu, saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah," kata Guspardi menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan sejumlah tahapan berpotensi tak dapat berjalan secara optimal karena tak didukung pemenuhan anggaran yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat, 29 Juli.

Pencairan anggaran KPU untuk tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Padahal anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.

"Sementara KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung pada 14 Juni 2022," kata Hasyim.