Pemerintah El Savador Tegaskan Setiap Merchants Harus Menerima Pembayaran dalam Bitcoin
JAKARTA - Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Javier Argueta, penasihat hukum untuk Istana Kepresidenan El Salvador, mengklarifikasi kewajiban bisnis sehari sebelum Undang-Undang Bitcoin kontroversial negara yang mengakui BTC sebagai alat pembayaran yang sah mulai berlaku.
Penasihat hukum Presiden El Salvador telah menyatakan bahwa setiap entitas bisnis dan usaha diberi mandat untuk menerima Bitcoin dari pelanggan, Akan tetapi mereka dapat memilih apakah mereka akan menerima BTC atau dolar AS setelah transaksi diselesaikan.
Menurut terjemahan kasar, Agueta menekankan bahwa wajib bagi bisnis “memiliki dompet elektronik” untuk menerima Bitcoin, namun “Dalam transaksi [...] Anda memiliki keinginan untuk menerima Bitcoin atau dolar, itulah sebabnya mengapa sukarela."
“Jika saya membelikan Anda 1.000 baju seharga 200 dan saya akan membayar Anda dalam Bitcoin, Anda memiliki dompet, tetapi dalam transaksi, ketika Anda melakukannya, Anda memiliki keinginan untuk menerima Bitcoin atau dolar, itulah sebabnya mengapa itu terjadi. Bersifat sukarela.”
Pejabat itu menambahkan bahwa bisnis yang menolak menerima BTC akan dianggap melanggar peraturan setempat. Situs ElSalvador.com menyatakan: "Menurut Argueta, semua bisnis wajib melakukan transaksi dalam Bitcoin dan terlepas dari kenyataan bahwa baik undang-undang maupun peraturan tidak secara jelas menyatakannya, jika bisnis tidak menerimanya, itu terkena rujukan dari pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.”
Baca juga:
Dompet Chivo pemerintah memungkinkan pengguna untuk memproses transfer dalam BTC dan dolar AS. Dompet tersebut dikelola dalam kemitraan dengan pertukaran kripto Meksiko Bitso — yang mengatakan bahwa ia bekerja dengan bank ramah kripto yang berbasis di California, Silvergate, untuk memfasilitasi transaksi dalam mata uang USD.
Aplikasi ini juga memungkinkan pedagang untuk secara otomatis mengubah Bitcoin yang mereka terima menjadi dolar.
Klarifikasi muncul ketika bisnis lokal menentang bahasa yang terkandung dalam Undang-Undang Bitcoin yang menyatakan pedagang “harus” menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, dengan perwakilan dari sektor swasta mendorong undang-undang tersebut untuk ditulis ulang atau direvisi.