Pangdam Jaya Geram, Perusahan Nonesensial di Jakarta Bandel Abai Ketentuan PPKM Darurat
JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji mengaku geram karena masih banyak perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang tak mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan kasus penyebaran COVID-19.
Hal ini disampaikan Pangdam Mulyo Aji saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Lampiri Jakarta Timur yang menjadi perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Dia melihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang melintas karena urusan pekerjaan.
"Banyak perusahaan di Jakarta yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah dari tanggal 3 sampai 20 itu work from home. Jadi kita di lapangan ini menegakkan aturan sesuai perintah," kata Mulyo Aji di lokasi dilansir Antara, Senin, 5 Juli.
Saat PPKM Darurat hanya masyarakat yang bekerja di sektor esensial seperti yang ditetapkan pemerintah dan dapat pengecualian untuk melintasi pos penyekatan.
Baca juga:
- COVID-19 Itu Ganas Tapi Aneh Kenapa Banyak Pasien Meninggal di Rumah Sakit? Mari Cek!
- Harga Obat Diatur Kemenkes, YLKI: Sudah Benar untuk Melindungi Konsumen dari Oknum yang Merusak Pasar
- DPR Minta Kominfo Lebih Pro Aktif Menyaring Informasi soal COVID-19
- Korban Tewas Jatuhnya Pesawat Militer Filipina Bertambah jadi 47 Orang
"Kita di sini bukan berdebat tapi menyeleksi. Mereka memaksa masuk karena perintah dari pimpinannya minta masuk. Ini yang jadi masalah," ujar Mulyo Aji.
Dia menambahkan bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial pun juga masih harus menunjukkan bukti berupa surat keterangan seperti yang ditetapkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
"Nanti kita akan evaluasi yang jelas pemerintah daerah sudah menyampaikan hari ini yang masuk sudah kita sampaikan regulasinya pakai surat izin keluar masuk," tuturnya.