Hotel-Restoran Dihantam Pandemi, Pemkot Batam Prediksi APBD Defisit Rp200 Miliar
BATAM - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memprediksi APBD 2021 akan mengalami defisit hingga Rp200 miliar. Penyebabnya pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target karena kondisi pandemi COVID-19.
"Defisit karena pendapatan asli daerah dari hotel dan restoran yang tidak memenuhi harapan yang diproyeksikan. Seperti kita ketahui, sektor inilah yang paling terpukul (pandemi COVID-19)," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dikutip Antara, Jumat, 25 Juni.
Tim anggaran Pemkot Batam awalnya memprediksi defisit hingga Rp400 miliar, namun setelah dibedah lebih dalam angkanya bisa ditekan hingga Rp200 miliar.
Menurutnya, pemerintah memang menargetkan pendapatan dari pajak retribusi hotel dan restoran cukup tinggi karena optimis dengan pembukaan kembali pariwisata, menyusul angka penularan COVID-19 yang membaik pada akhir 2020.
Baca juga:
- Kemenkes Hapus Syarat KTP dan Surat Domisili untuk Vaksinasi COVID-19 Demi Target Sejuta Dosis per Hari
- Pemprov DKI Sebut Kenaikan Tarif Parkir Rp60 Ribu per Jam Khusus Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi dan Tunggak Pajak
- Menyedihkan, Wanita Baru Melahirkan di Sumut Harus Ditandu karena Akses Jalan Buruk
- Berkas Unlawful Killing Lengkap, 2 Anggota Polda Metro Segera Disidang
Namun, ternyata penularan COVID-19 kembali meningkat, sehingga rencana pembukaan perbatasan dengan Singapura untuk pariwisata ditunda. Dan ini menyebabkan pendapatan daerah meleset dari target.
"Saat APBD 2021 disusun, ada perubahan yang baik dalam persoalan penyelesaian COVID-19, angkanya membaik. Kami juga berfikir saat itu kebijakan "travel bubble" diberlakukan pada 2021. Ternyata masih perlu sejumlah persyaratan. Maka defisit anggaran, turun dari target," kata Amsakar.
Dia menegaskan, defisit yang terjadi bukan karena belanja besar, namun karena target PAD yang tidak terpenuhi.
Wakil Wali Kota menjelaskan, dalam struktur APBD Batam terdapat lima kontribusi penyumbang APBD, yaitu PBB dan Bea Perolehan atas Hak Tanah, pajak penerangan jalan, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pajak hotel dan pajak restoran.
"Dua komponen terakhir yang kecil bayarannya. Jadi bukan karena biaya yang besar, tapi target pendapatan tidak terpenuhi," ujar Amsakar.