Kudeta Myanmar: Parlemen Cabut Konstitusi Buatan Militer, Siap Umumkan Pemerintahan Persatuan

JAKARTA - Komite Perwakilan Parlemen Myanmar (CRPH) mengumumkan rencana untuk membentuk pemerintah persatuan nasional pada minggu pertama Bulan April, untuk bekerja menghilangkan kediktaktoran dan menyusun konstitusi baru. 

Menurut Piagam Demokrasi Federal setebal 20 halaman, yang diumumkan kepada publik pada Rabu malam, pemerintah persatuan akan terdiri dari seorang presiden, penasihat negara bagian, dua wakil presiden, seorang perdana menteri, menteri, dan deputi.

"Ini akan bekerja untuk menggulingkan rezim militer Myanmar dengan menggunakan cara politik, ekonomi, sosial, melalui urusan luar negeri, melalui diplomasi, pertahanan dan keamanan," menurut Piagam melansir The Irrawaddy.

Piagam tersebut menguraikan kesepakatan awal tentang pembentukan persatuan demokratis federal dan pengaturan konstitusional sementara, sebelum negara tersebut mengadopsi Konstitusi baru yang dapat menjamin kesetaraan dan otonomi melalui referendum nasional.

Anggota Piagam termasuk anggota parlemen terpilih yang dicegah untuk mengambil kursi parlemen oleh kudeta 1 Februari, partai politik pro-demokrasi, pemimpin pemogokan umum dan kelompok masyarakat sipil serta kelompok etnis bersenjata, CRPH menyatakan.

Setelah dikeluarkannya Piagam Demokrasi Federal ke publik, CRPH juga mengumumkan pencabutan Konstitusi 2008, dengan mengatakan bahwa itu dirancang untuk memperpanjang kekuasaan militer dan mencegah munculnya serikat federal yang demokratis.

Didesain oleh rezim militer saat itu, Konstitusi 2008 secara otomatis memberi militer seperempat kursi parlemen dan tiga jabatan menteri bersama dengan kekuasaan khusus lainnya, hak istimewa dan kekebalan dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Militer mengumumkan keadaan darurat satu tahun pada 1 Februari setelah Hingga Rabu, data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) rezim militer Myanmar telah menewaskan sedikitnya 538 orang, menangkap lebih dari 2.700 orang termasuk para pemimpin terpilih, anggota parlemen, aktivis politik, mahasiswa pengunjuk rasa, para pekerja yang memprotes kudeta. 

Menyambut pengumuman CRPH tentang Piagam Demokrasi Federal dan penghapusan Konstitusi 2008, penduduk di Yangon menembakkan kembang api dan bertepuk tangan di tengah malam meskipun rezim berpatroli di malam hari.

Orang-orang di beberapa kota mulai Kamis dengan membakar salinan Konstitusi 2008 yang dirancang militer.

CRPH dibentuk oleh anggota parlemen terpilih dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dilarang mengambil kursi di Parlemen Myanmar oleh kudeta 1 Februari. Rezim militer telah menyatakan CRPH sebagai asosiasi yang melanggar hukum dan menjamin anggotanya di bawah tuduhan penghasutan.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.