Korupsi Lahan Sarana Jaya Dibongkar Anak Buah Sendiri, Wagub Riza Patria: Kami Tidak Tahu
JAKARTA - Dugaan korupsi pembelian tanah program rumah DP Rp0 ternyata dibongkar oleh pegawai BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak tahu soal ini.
"Kami tidak tahu awalnya dari mana. Kami serahkan sepenuhnya (penyelidikan kasus) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Wagub Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Maret.
Riza mengaku pihaknya masih menunggu hasil pendalaman kasus oleh KPK. Sebab, KPK punya cara sendiri untuk menelusuri kasus dan mencari tahu siapa yang bermain dalam korupsi pengadaan tanah tersebut.
"KPK punya cara sendiri, apakah laporan dari masyarakat, apakah dari KPK, atau dari manapun. Itu kewenangan ada di KPK. Kami serahkan sepenuhnya kepada KPK yang sangat baik, proesional, dan adil dalam melakukan tugas-tugasnya," ucap Riza.
Politikus Gerindra itu mengaku Pemprov DKI menerapkan asas praduga tak bersalah. Riza memberi kesempatan kepada Yoory Corneles Pinontoan membela diri dalam kasus hukumnya, setelah di nonaktifkan dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga:
- 5 Pegawai BUMD 'Terancam' Usai Bongkar Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP Rp0, Haris Azhar Desak KPK Bertindak
- Pembelian Lahan DKI Diduga Dikorupsi, Lokataru: Badan Pemeriksa Keuangan Kok Enggak Bunyi?
- Anies Beri Bantuan Tempat Ibadah, Nama Programnya BOTI
- Anies Naikkan Batas Penghasilan Penerima Rumah DP Rp0, Pengamat: Warga Miskin Mana yang Bergaji Rp14,8 Juta?
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengungkapkan ada 5 orang yang melaporkan kasus dugaan korupsi di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Mereka melapor ke KPK sejak beberapa bulan lalu.
"Lima orang ini punya tugas untuk pengadaan tanah untuk proyeknya Pemda DKI. Ternyata dalam pengadaan pengadaan tanah itu, salah satunya yang di Pondok Ranggon ada mark up harga. Kemudian, dilaporkan oleh mereka ke KPK," kata Haris Azhar, beberapa waktu lalu.
Kata Haris Azhar, kelima orang yang membongkar praktik korupsi ini harus mendapat perlindungan dari KPK. Sebab, ketika melaporkan hal ini, hidup kelima orang tersebut terganggu. Mereka malah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI.
"Mereka harusnya dilindungi oleh KPK. Anak-anak ini terganggu hidupnya sampai sekarang. KPK harus bicara ke Kejaksaan tinggi DKI bahwa kasus tersebut harus duduk barengan KPK, relevansinya di mana. Mereka jangan diganggu," ungkap Haris Azhar.
Haris Azhar juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertemu kepada para pembongkar kasus tersebut. "Saya pikir Anies Baswedan harusnya signalnya tinggi untuk bikin perubahan yang signifikan, termasuk juga segera menemui para whistle blower (saksi pelapor). Dengarkan mereka," pungkasnya.