Warga Sipil Myanmar Jadi Korban Tewas, Amerika Serikat Tambah Sanksi untuk Militer Myanmar

JAKARTA - Amerika Serikat akan terus melakukan tindakan tegas terhadap militer Myanmar, terkait dengan perkembangan yang terjadi di Negeri Seribu Pagoda tersebut. 

Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, seiring dengan kian represifnya militer dan aparat keamanan dalam menghadapi pengunjuk rasa anti-kudeta militer 1 Februari.

Diketahui, empat warga sipil Myanmar tewas sepanjang akhir pekan lalu akibat luka tembak yang mematikan di kepala mau pun badan. Kondisi ini menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan masyarakat,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," imbuh Blinken.

Terbaru, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar, seiring dengan pengecaman keras terhadap situasi yang terjadi di Myanmar, pada Senin 22 Februari.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengatakan langkah itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer. Biro yang mengawasi operasi dari ibukota Naypyidaw.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sanksi terhadap rezim militer Myanmar dua pekan lalu. Jenderal Maung Maung Kyaw dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun belum ada dalam daftar sanksi tersebut.

Dalam sanksi tersebut, ada 10 nama anggota rezim militer Myanmar yang menjadi target sanksi. Enam dari badan pemerintahan, Dewan Administrasi Negara (SAC) dan pejabat tinggi lainnya, serta tiga entitas yang terkait dengan militer.

Jenderal militer Myanmar yang namanya disebut adalah pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Wakil Panglima Tertinggi Militer Myanmar Wakil Jenderal Senior Soe Win, Jenderal Mya Tun Oo, Laksamana Tin Aung San, Letnan Jenderal Aung Lin Dwe dan Letnan Jenderal Ye Win Oo. Semuanya adalah anggota SAC.

Empat orang lainnya dalam daftar sanksi baru yang bukan anggota SAC adalah penjabat Presiden Myanmar dan pensiunan Letnan Jenderal Myint Swe, Letnan Jenderal Sein Win, Letnan Jenderal Soe Htut dan Letnan Jenderal Ye Aung.

Tiga entitas yang terkena sanksi  adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. Ltd. dan Cancri (Gems and Jewellery) Co. Ltd. Mereka dimiliki atau dikendalikan oleh, atau telah bertindak atau dimaksudkan untuk bertindak untuk atau atas nama, secara langsung atau tidak langsung dengan militer.