Mahkamah Agung AS Tolak Permintaan X Corp untuk Bongkar Rahasia Investigasi Keamanan Nasional

JAKARTA - Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin 8 Januari, menolak permintaan dari X Corp milik Elon Musk untuk mempertimbangkan apakah perusahaan media sosial, yang sebelumnya disebut Twitter, dapat secara publik mengungkap seberapa sering penegak hukum federal mencari informasi tentang pengguna untuk investigasi keamanan nasional.

Para hakim menolak untuk mendengar banding X terhadap keputusan pengadilan lebih rendah yang menyatakan bahwa pembatasan FBI terhadap apa yang dapat dikatakan perusahaan secara publik tentang penyelidikan tidak melanggar hak kebebasan berbicara di bawah Amendemen Pertama Konstitusi AS.

X mengatakan bahwa sangat "penting" bagi para hakim untuk menangani kasus ini guna menetapkan standar yang jelas untuk kapan dan bagaimana perusahaan teknologi dapat berbicara tentang permintaan pemerintah terkait informasi rahasia tentang pengguna mereka untuk keperluan pengawasan.

"Pengalaman menunjukkan bahwa pengawasan komunikasi elektronik adalah ladang subur untuk penyalahgunaan pemerintah dan topik politik yang intens menjadi perhatian masyarakat," tulis pengacara X dalam petisinya kepada Mahkamah Agung.

Tuntutan yang telah berlangsung lama ini diajukan pada tahun 2014, jauh sebelum Musk mengakuisisi Twitter pada tahun 2022, setelah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden membocorkan informasi pada tahun 2013 tentang sejauh mana upaya mata-mata dan pengawasan AS.

Sebagai tanggapan terhadap protes publik atas pengungkapan dari bocoran Snowden, pemerintah AS atas permintaan perusahaan teknologi, termasuk Google dari Alphabet , Microsoft , Twitter, dan pemilik Facebook, Meta Platforms, setuju untuk melonggarkan pembatasan tentang apa yang bisa mereka ungkapkan tentang data yang pemerintah minta terkait penyelidikan keamanan nasional.

Kebijakan yang direvisi, diumumkan pada tahun 2014, memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan dalam rentang yang luas daripada dalam angka yang tepat seberapa sering mereka menerima permintaan terkait keamanan nasional.

Kongres pada tahun 2015 mengesahkan undang-undang yang memungkinkan perusahaan mengungkapkan informasi terbatas tentang seberapa sering mereka menerima surat perintah keamanan nasional dan perintah di bawah Undang-Undang Surveillance Intelijen Asing yang mencari data pengguna.

Namun, mereka masih dapat melakukannya hanya dalam rentang yang luas daripada angka yang tepat. Bergantung pada jenis laporan yang mereka terbitkan, perusahaan dapat mengungkapkan permintaan pemerintah untuk data dalam kisaran dari sedikitnya 100 hingga sebanyak 1.000.

X yang  saat itu masih dikenal sebagai Twitter, dalam gugatannya mengatakan bahwa mereka ingin lebih jauh dan mengungkapkan jumlah persis dalam periode enam bulan sebelumnya pemerintah memintanya dengan perintah keamanan nasional untuk mencari informasi.

Perusahaan telah mengajukan laporan draf untuk Biro Penyelidikan Federal sebelum menggugat, tetapi FBI menyimpulkan informasi dalam laporan tersebut diklasifikasikan rahasia dan tidak dapat diungkapkan secara publik.

Seorang hakim persidangan menolak gugatan Twitter, dan panel tiga hakim Pengadilan Banding Amerika Serikat yang berbasis di San Francisco menguatkan keputusan itu pada Maret 2023. Mereka  mengatakan "pembatasan pemerintah terhadap ucapan Twitter dirancang dengan sempit demi mendukung kepentingan pemerintah yang kuat."