Anies Akui TGUPP-nya Dimusuhi Selama Jabat Gubernur DKI
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan blak-blakan soal kehadiran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Saat ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih pada April 2017, Anies bercerita dirinya memiliki waktu 6 bulan hingga Oktober dilantik secara resmi.
Dalam waktu setengah tahun, Anies bersama puluhan orang yang dimasukkan sebagai Anggota TGUPP DKI untuk menerjemahkan janji kampanye menjadi program kerja selama memimpin Jakarta.
"Waktu itu kami membuat delivery unit namanya TGUPP, berisi 56 orang yang menerjemahkan 23 janji menjadi 150 program, menjadi lebih dari 1.000 kegiatan dan itu masuk di seluruh aktivitas," kata Anies dalam acara Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Senin, 18 Desember malam.
Ternyata, saat Anies mulai menggelontorkan anggaran dan mengeksekusi program dari perencanaannya itu, Anggota TGUPP DKI yang dibawa menjadi pembisiknya dimusuhi oleh para birokrat di Jakarta.
"Apa efeknya? ya badan delivery ini dimusuhin karena mereorganisasi atas pembiayaan di situ," ungkap Anies.
Padahal, Anies mengklaim TGUPP membantu dirinya menuangkan janji politik saat pilkada menjadi kegiatan yang disusun lewat penganggaran untuk dieksekusi.
Baca juga:
- Apple Menghentikan Penjualan Apple Watch Series 9 dan Ultra 2 di AS Akibat Sengketa Paten dengan Masimo
- Menteri Iran Akui Jaringan Pom Bensin Terkena Serangan Siber dan Sempat Sebabkan Gangguan Nasional
- CEO Tech Mahindra: Teknologi Kecerdasan Buatan Generatif Bisa Ciptakan Lebih Banyak Pekerjaan
- Lahir dan Besar di Jogjakarta Buat Carmel Van de Kruk Suka Main di Film Berlatar Jawa
Sehingga, menurutnya, biro perencanaan seperti TGUPP DKI harus dibentuk di level pemerintah pusat, yakni kementerian. Hal ini dimaksudkan agar Presiden dan Wakil Presiden RI yang terpilih bisa mengeksekusi janji politiknya secara efektif.
"Kuncinya itu biro perencana di setiap kementerian. Itu harus memiliki menu yang dibawa, sehingga struktur pembiayaan itu langsung bisa diubah dan diisi dengan program. Tapi kalau tidak masuk sampai level itu, maka hilang di jalan. Kalau sudah hilang di jalan, itu mau dihitung berapa tahun pun tidak akan berhasil," imbuhnya.