Pilih Cak Imin Jadi Cawapres, PKS Harap Anies Perbaiki Komunikasi dengan Mitra Koalisi
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyoroti terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres pendamping bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
Pasalnya, keputusan itu membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi karena Anies sudah meminta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Belakangan Anies disebut tidak punya daya paksa untuk memilih siapa pasangannya lantaran bukan ketua partai.
Menurut Jazuli, sebagai capres seharusnya Anies mengkomunikasikan keputusan penting itu ke parpol pendukungnya di KPP. Sehingga tidak dianggap sebagai keputusan sepihak oleh Partai Demokrat.
"Sebenarnya, sesuatu itu yang paling penting dikomunikasikan, ini kan bukan wahyu dari langit bisa saja berubah. Tapi yang perlu dibangun itu komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua bisa diatasi dengan baik," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September.
Ke depan, Jazuli berharap, Anies dan parpol koalisi pendukung dapat memperbaiki komunikasi guna membangun kepercayaan.
"Ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Kita bangun trust lah, artinya kepercayaan ini tetap dibangun kalau kita sudah mengusung orang," ucapnya.
"Ya kan kita kalau teman-teman begini ya. Sebelum ente menikah, ente bahas dua keluarga calon itu. Beda kalau 'besok kawin lu sama sih ini', kan beda kan?," tambah Jazuli.
"Tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah itu kita kasih catatan saja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu," lanjutnya.
Soal setuju atau tidak PKS dengan keputusan Anies dan NasDem, Jazuli mengatakan, PKS tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena harus berdasarkan mekanisme yang berlaku. Yakni harus membahasnya terlebih dahulu di musyawarah majelis syuro.
"Setuju, tidak setuju, saya secara pribadi bisa mengatakan setuju tapi secara institusi harus melihat mekanisme," katanya.
"Kan partai ini institusi bos, nggak boleh saya setuju 'eh teken' nggak boleh, ini kan bukan sistem yang baik kalau begitu," tegas Jazuli.
اقرأ أيضا:
Sebelumnya, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said membantah anggapan Anies melakukan pengkhianatan dengan emilih Cak Imin sebagai cawapres, padahal sudah bersurat untuk meminta AHY menjadi pasangannya di Pilpres 2024.
"Yang terjadi diantara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum," ucap Sudirman dalam keterangannya, Senin, 4 September.
Menurut Sudirman, Anies tidak punya daya paksa untuk memutuskan AHY menjadi cawapres pendampingnya. Karenanya Anies menyetujui keputusan partai NasDem untuk memilih Cak Imin sebagai cawapres.
"Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya, terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya," tambahnya.