Belum Dapat Modal, DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter Tahun Ini
JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut Pemprov DKI membatalkan rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter pada tahun ini.
Padahal, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) Rp577 miliar sebagai modal awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan energi listrik tersebut dalam APBD tahun 2023.
Namun, DKI tetap harus membangun fasilitas pengolahan sampah yang bisa mengurangi tonase sampah yang masuk ke TPST Bantargebang yang saat ini kapasitasnya sudah hampir penuh.
Karenanya, Asep menyebut pihaknya akan lebih memfokuskan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant dan lanfdill mining sebagai alternatifnya. RDF Plant merupakan fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan energi setara batu bara.
"Diputuskannya ke RDF daripada ITF. Memang, Pemprov DKI akan men-switching rencana pembangunannya (dari ITF) ke RDF," kata Asep kepada wartawan, Jumat, 28 April.
Sejatinya, gagasan pembangunan ITF sudah dicetuskan sejak era Fauzi Bowo masih menjabat Gubernur DKI. Realisasinya terus tertunda, target pengerjaan kembali molor.
Saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lokasi pembangunan ITF ditetapkan di kawasan Sunter. Pembangunan ITF Sunter pun sempat dilakukan groundbreaking setelah mendapatkan mitra investor saat era Anies Baswedan.
Namun, investor ITF Sunter mundur dari proyek ini. Pengerjaan kembali molor. Sebabnya, Pemprov DKI tak punya cukup modal untuk memenuhi pendaaan pembangunan ITF Sunter yang membutuhkan biaya Rp5,2 triliun.
Pada penyusunan APBD tahun 2023, Pemprov DKI tetap menugaskan Jakpro untuk mencari mitra investor, dengan menyuntikkan modal awalnya. Namun, sampai saat ini pencarian pemodal belum juga didapat.
"Memang yang diberikan PMD kan itu untuk ITF Sunter. Tapi kan sampai saat ini pun proses pemilihan mitra barunya oleh jakpro kan belum terlaksana. Jadi, proses pemilihan mitranya yang saat ini dilakukan oleh Jakpro untuk ITF Sunter berarti harus ditunda atau mungkin bahkan dibatalkan," ungkap Asep.
Dengan demikian, Pemprov DKI memutuskan untuk membangun RDF Plant karena modalnya tidak sebesar ITF. Saat ini, telah ada RDF Plant pertama milik Pemprov DKI yang berlokasi di Bantargebang, Bekasi dengan nilai pembangunan Rp1 triliun.
Rencananya, DKI akan membangun RDF Plant kedua di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, dengan biaya pembangunan yang tak jauh berbeda dengan RDF Plant di Bantargebang.
Baca juga:
"Akhirnya Pemprov DKI mencoba lagi mengembangkan RDF di lokasi lain. Insyaallah, kalau enggak ada halangan, itu di Rorotan, tanahnya punya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Di sana ada area yang cukup luas dan bisa dimanfaatkan untuk RDF itu," imbuhnya.