BEKASI - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan untuk membatalkan pembangunan pengolahan sampah menjadi tenaga listrik, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.
Padahal, pembangunan ITF Sunter telah dilakukan groundbreaking oleh Gubernur DKI Jakarta periode lalu, sebelum akhirnya mandek. Heru merasa proyek ITF Sunter terlalu membebani APBD.
"Iya (ITF Sunter batal). Kita kan enggak sanggup, ya," kata Heru saat ditemui di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 27 Juli.
Heru menjelaskan, nilai investasi pembangunan ITF Sunter mencapai Rp5,2 triliun. Proyek ini jelas membutuhkan investor dari pihak swasta untuk pendanaannya.
Yang memberatkan, ketika ITF Sunter beroperasi, Pemprov DKI harus membayar biaya pengelolaan sampah atau tipping fee kepada investor sekitar Rp500 ribu per ton olahan sampah dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun.
Perhitungannya jika kesepakatan dengan investor ini dilakukan, Pemprov DKI harus mengeluarkan total biaya tipping fee sebesar Rp 36,5 triliun. Itu pun dengan catatan nilai tersebut tidak naik selama kontrak berjalan.
"Pemda DKI bukannya tidak mau. Konsepnya (ITF Sunter) bagus. Tapi, sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," urai Heru.
Maka dari itu, Heru lebih memilih mengembangkan proyek Refuse Derived Fuel (RDF). RDF pertama telah beroperasi di Bantargebang. Selanjutnya, Pemprov DKI berencana kembali membangun 2 RDF di Rorotan dan Pegadungan.
Heru mengaku Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp577 miliar dari APBD 2023 sebagai modal awal pengerjaan ITF Sunter. Dengan batalnya pembangunan, modal ini tak akan terpakai. Heru menyebut pihaknya masih bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk proyek lain.
"Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur LRT, terus membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo," jelasnya.
Sejatinya, gagasan pembangunan ITF sudah dicetuskan sejak era Fauzi Bowo masih menjabat Gubernur DKI. Realisasinya terus tertunda, target pengerjaan kembali molor.
Saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lokasi pembangunan ITF ditetapkan di kawasan Sunter. Pembangunan ITF Sunter pun sempat dilakukan groundbreaking setelah mendapatkan mitra investor saat era Anies Baswedan.
BACA JUGA:
Namun, investor ITF Sunter mundur dari proyek ini. Pengerjaan kembali molor. Sebabnya, Pemprov DKI tak punya cukup modal untuk memenuhi pendaaan pembangunan ITF Sunter yang membutuhkan biaya Rp5,2 triliun.
Pada penyusunan APBD tahun 2023, Pemprov DKI tetap menugaskan Jakpro untuk mencari mitra investor, dengan menyuntikkan modal awalnya. Namun, sampai saat ini pencarian pemodal belum juga didapat.
