Keputusan Mahkamah Agung India Bisa Membuat Google Ubah Cara Bisnis Android

JAKARTA - Mahkamah Agung India pada  Kamis 19 Januari menolak permintaan Google untuk memblokir perintah antimonopoli yang meminta mereka  untuk mengubah cara memasarkan platform Android-nya, yang dianggap sebagai kemunduran besar bagi perusahaan AS yang telah memperingatkan akan terpaksa mengubah modelnya di pasar India.

Komisi Persaingan India (CCI) mendenda Google, yang dimiliki oleh Alphabet Inc sebesar 161 juta dolar AS (Rp2,4 triliun) pada bulan Oktober karena mengeksploitasi posisi dominannya di Android, yang menggerakkan 97% ponsel cerdas di India. CCI juga meminta  untuk mengubah batasan dikenakan Google pada pembuat smartphone terkait dengan aplikasi pra-instal.

Google menantang putusan di Mahkamah Agung dengan mengatakan itu akan merugikan konsumen dan bisnisnya, serta memperingatkan pertumbuhan ekosistem Android dapat terhenti, dan memaksa mereka  untuk mengubah pengaturan yang ada dengan lebih dari 1.100 produsen perangkat (smartphone) dan ribuan pengembang aplikasi. Google juga mengatakan "tidak ada yurisdiksi lain yang pernah meminta perubahan yang begitu luas" kepada mereka selama ini.

Bangku tiga hakim Mahkamah Agung, termasuk hakim agung India, menunda tanggal implementasi 19 Januari untuk arahan CCI selama satu minggu tetapi menolak untuk membatalkan putusan itu meskipun terdapat permintaan berulang kali dari Google.

"Kami tidak ingin ikut campur," kata Ketua Mahkamah Agung D.Y Chandrachud, dikutip Reuters.

Selama persidangan, Chandrachud memberi tahu Google: "Lihatlah jenis otoritas yang Anda gunakan dalam hal dominasi."

Pengadilan tinggi India meminta pengadilan yang lebih rendah, yang sudah mendengar masalah tersebut, untuk memutuskan gugatan Google terhadap paling lambat 31 Maret.

Sementara Google sendiri tidak menanggapi permintaan komentar dari media.

Google melisensikan sistem Android-nya kepada pembuat ponsel pintar, tetapi para kritikus mengatakan Google memberlakukan pembatasan seperti pra-pemasangan wajib aplikasinya sendiri yang dinilai anti-persaingan. Namun mereka  berpendapat perjanjian semacam itu dibuat untuk membantu menjaga Android tetap gratis.

Faisal Kawoosa, pendiri firma riset India Techarc, mengatakan keputusan Mahkamah Agung berarti Google mungkin harus mempertimbangkan model bisnis lain di India, seperti membebankan biaya di muka kepada startup untuk menyediakan akses ke platform Android dan Play Store-nya.

"Pada akhirnya, Google mencari keuntungan dan harus melihat langkah-langkah yang membuatnya berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan inovasinya," katanya.

CCI telah memerintahkan Google agar lisensi Play Store-nya "tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan pra-pemasangan" layanan pencarian Google, browser Chrome, YouTube, atau aplikasi Google lainnya.

Putusan itu juga memerintahkan Google untuk mengizinkan pencopotan pemasangan aplikasinya oleh pengguna ponsel Android di India. Saat ini, aplikasi seperti Google Maps atau YouTube tidak dapat dihapus dari ponsel Android jika sudah diinstal sebelumnya.

Google prihatin dengan keputusan India karena langkah-langkah tersebut dianggap lebih luas daripada yang diberlakukan dalam keputusan Komisi Eropa tahun 2018, ketika Google didenda karena memberlakukan apa yang disebut Komisi Eropa sebagai pembatasan yang melanggar hukum pada pembuat perangkat seluler Android.

Di Eropa, Google telah melakukan perubahan termasuk membiarkan pengguna perangkat Android memilih mesin telusur default mereka dari daftar penyedia.

Google juga berpendapat dalam pengajuan hukumnya, yang dilihat oleh Reuters, bahwa unit investigasi CCI "menyalin banyak salinan dari keputusan Komisi Eropa, dan menyebarkan bukti dari Eropa yang tidak diperiksa di India".

N. Venkataraman, seorang pengacara pemerintah yang mewakili CCI, mengatakan kepada pengadilan tinggi: "Kami belum memotong, menyalin, dan menempel."