DPRD Bakal Panggil Pasar Jaya, Minta Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI di Era Anies

JAKARTA - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut pihaknya akan memanggil Perumda Pasar Jaya untuk meminta klarifikasi atas rumor yang beredar soal dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) DKI tahun 2020.

Namun, Ismail mengaku belum bisa menjadwalkan hari pemanggilan Pasar Jaya dalam rapat kerja mereka. Sebab, Komisi B sudah memiliki jadwal rapat yang cukup padat dengan beberapa BUMD lain.

"Rencana pemanggilan ada. Timingnya kemungkinan di Februari karena Januari sudah penuh. Sampai dengan pertengahan Februari sudah ada (jadwal rapat) dengan Jakpro, Ancol, MRT Jakarta, hingga Transjakarta, diselang-selingi dengan SKPD. Ada lagi nanti dengan Direktorat Lalu Lintas (Polda Metro Jaya) terkait e-TLE," kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Januari.

Adapun pihak yang akan diminta hadir dalam rapat tersebut adalah Direktur Utama Pasar Jaya serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya yang juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan bansos.

Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD DKI akan meminta Pasar Jaya untuk membeberkan hasil audit laporan keuangan mengenai pengadaan hingga penyaluran bansos pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut.

"Soal penjelasan laporan audit. Karena kalau yang lama itu sudah masuk ranah dari Inspektorat, BPKP, dan KPK, kalau mungkin memang terindikasi kuat adanya korupsi," ujar dia.

Isu korupsi bansos berawal dari akun Twitter @kurawa milik pegiat media sosial, Rudi Valinka yang menyoroti alokasi anggaran pengadaan bansos dari Pemprov DKI ke tiga perusahaan untuk mengurusi penyaluran bansos 11 tahap.

Selain itu, pagu pengadaan bansos oleh Perumda Pasar Jaya yang paling besar dibanding perusahaan lain, yakni senilai Rp2,85 triliun. Hanya saja, Rudi tak memerinci secara jelas soal dugaan korupsi itu.

Ia pun hanya mengungkap data yang diklaim sebagai hasil audit forensik kantor akuntan publik (KAP) Ernst & Young yang menyatakan adanya unknown shrinkage (kehilangan yang tidak diketahui) senilai Rp150 miliar.

Selanjutnya, akun @kurawa juga membuka data yang diduga daftar vendor dan suplier pengadaan bansos Pemprov DKI.

Dalam daftar tersebut, terdapat beberapa vendor dan suplier yang bukan berlatar belakang penyedia bahan makanan, melainkan pengelola parkir hingga kontraktor bangunan.

Berikutnya, @kurawa juga mengungkap kondisi gudang penyimpanan beras yang diduga untuk penyaluran bansos. Kondisi beras di sana sudah mulai membusuk dengan warna beras yang sudah menguning dan disertai jamur.