TikTok Kini Dilarang Digunakan di Perangkat Milik Pemerintah AS
JAKARTA - Gubernur South Dakota, Negara Bagian Amerika Serikat (AS), Kristi Noem meminta para pegawainya, agensi dan kontraktor untuk tidak mengunduh sekaligus menggunakan TikTok di perangkat milik negara.
Dalam pengumumannya, Noem menyatakan dia kahwatir terkait masalah keamanan di mana Partai Komunis China (PKC) disinyalir telah menggunakan aplikasi media sosial populer itu untuk mengumpulkan informasi dari pengguna AS, dan memanfaatkannya untuk memanipulasi mereka.
Perintah tersebut saat ini sudah berlaku dan juga melarang pegawai pemerintah mengunjungi situs web TikTok melalui browser perangkat kantor.
"South Dakota tidak akan ambil bagian dalam operasi pengumpulan intelijen negara-negara yang membenci kami," ujar Noem dikutip dari Engadget, Kamis, 1 Desember.
"Partai Komunis China menggunakan informasi yang dikumpulkannya di TikTok untuk memanipulasi rakyat Amerika, dan mereka mengumpulkan data dari perangkat yang mengakses platform tersebut," imbuhnya.
Pemerintah AS lainnya pun turut mengkhawatirkan keamanan tentang aplikasi besutan ByteDance China itu. Selama beberapa tahun terakhir, diyakini pemerintah China menggunakannya untuk mengumpulkan data.
Pada 2020 lalu, Mantan Presiden AS Donald Trump saat menjabat berusaha memblokir TikTok dan WeChat, meski usaha ini tidak membuahkan hasil. Hampir seluruh militer AS juga telah melarang aplikasi tersebut pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah, menyebut TikTok sebagai ancaman keamanan dunia maya.
Baca juga:
Namun, CEO TikTok Shou Zi Chew meyakinkan perusahaan tersebut bekerja dengan Oracle untuk melindungi data penggunanya di AS dengan pengawasan yang kuat dan independen.
Dia juga mengatakan bahwa TikTok sedang bekerja untuk sepenuhnya berputar ke server cloud Oracle di AS agar dapat menghapus data pengguna AS dari sistemnya sendiri.
Sayangnya, pernyataan Chew tidak cukup menjamin untuk meredakan ketakutan para pejabat. Awal bulan ini saja, Direktur FBI Chris Wray memperingatkan anggota parlemen AS bahwa pemerintah China bisa menggunakan TikTok untuk meluncurkan operasi pengaruh melalui algoritme rekomendasinya.