Temuan Uang di OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Masih Terus Ditelisik KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada temuan uang saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Mukti Agung. Saat ini penyidik masih menelisik temuan tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan temuan uang itu dalam bentuk pecahan rupiah. Hanya saja, jumlahnya masih belum diketahui.

"Diamankan juga sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan bukti lainnya sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud," kata Ali kepada wartawan, Jumat, 12 Agustus.

Ali menyebut jumlah dan peruntukkan uang ini masih diklarifikasi kepada 32 orang yang terjerat OTT. Selain Bupati Pemalang Mukti Agung, sejumlah pejabat di Pemkab Pemalang juga ikut terjerat seperti Sekda hingga Kepala Dinas.

"Jumlahnya masih terus diklarifikasi kepada pihak-pihak yang ditangkap. Saat ini tim KPK masih terus melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada para pihak yang diamankan dimaksud," ujarnya.

"Perkembangannya segera kami sampaikan," tegas Ali.

Sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung terjaring OTT yang digelar KPK pada Kamis, 11 Agustus kemarin. Komisi antirasuah menduga telah terjadi suap terkait jual beli jabatan.

Terkait giat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan OTT Mukti Agung harusnya jadi peringatan. Kepala daerah diminta menjauhi semua bentuk tindak pidana korupsi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar di Semarang dilansir ANTARA, Kamis, 11 Agustus malam.

Menurut Ganjar, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi, namun di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Penekanannya, lanjut Ganjar, adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," katanya.