Selain Bupati Pemalang Mukti Agung, Kepala Dinas hingga Sekda Turut Terjaring OTT KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pemalang, Jawa Tengah terus bertambah.

Selain Bupati Pemalang Mukti Agung, ada kepala dinas dan pejabat lain yang ikut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

"Sejauh ini jumlah yang diamankan ada sekitar 34 orang yang terdiri dari bupati, kepala dinas, sekda, kabid, dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Pemalang," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 12 Agustus.

Ali mengungkap puluhan orang ini terjaring operasi senyap yang diduga terkait jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Mereka kini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Saat ini tim KPK masih terus melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada para pihak yang diamankan dimaksud," ungkapnya.

Ali mengatakan KPK masih punya waktu 1x24 jam untuk memeriksa mereka yang terjerat OTT. Masyarakat diminta bersabar karena tersangka maupun konstruksi dugaan jual beli jabatan akan disampaikan secara lengkap lewat konferensi pers.

"Perkembangannya segera kami sampaikan," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung terjaring OTT yang digelar KPK pada Kamis, 11 Agustus kemarin. Terkait giat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan OTT Mukti Agung harusnya jadi peringatan.

Kepala daerah diminta menjauhi semua bentuk tindak pidana korupsi. "Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar di Semarang dilansir ANTARA, Kamis, 11 Agustus malam.

Menurut Ganjar, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi, namun di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Penekanannya, lanjut Ganjar, adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah, pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," katanya.