Kementerian Desa Prioritaskan BLT bagi Perempuan Kepala Keluarga, Apa Tujuannya?
JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dinilai lebih rentan karena memiliki kecenderungan sulit mendapat bantuan dan akses pemberdayaan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar mengatakan, hal tersebut membuat kemiskinan yang terjadi pada Pekka semakin struktural.
"Oleh karenanya dalam program BLT (bantuan langsung tunai) Dana Desa kami memberikan porsi sangat tinggi agar Pekka agar bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos)," ujarnya di Boyolali, Jawa Tengah seperti yang disiarkan melalui saluran virtual pada Senin, 4 Juli.
Menurut Gus Halim, sapaan akrab Halim Iskandar, porsi penyaluran bansos bagi Pekka tidak pernah kurang dari porsi 30 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan, dia mengungkapkan jika dirata-ratakan proporsi PEKKA penerima BLT Dana Desa di 4 provinsi melebihi 50 persen.
"Di samping itu kami juga menyelenggarakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga secara khusus harus memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga,” tuturnya.
Gus Halim menambahkan, bahwa pada 2020 jumlah Pekka yang menerima BLT Dana Desa pada 2020 tercatat sebanyak 2,41 juta keluarga.
Angka ini kemudian menurun pada 2021 menjadi 2,39 juta keluarga dan melesat menjadi 2,84 juta keluarga pada 2022.
Baca juga:
“Uniknya, ketika total penerima BLT Dana Desa turun, maka Pekka secara absolut menurun dan lebih sedikit dari Kepala Keluarga Laki-Laki. Akan tetapi jika total penerima BLT naik, maka jumlah Pekka secara absolut akan ikut meningkat dan lebih banyak dari Kepala Keluarga Laki-Laki,” jelas dia.
Mengutip data yang dilansir oleh Kementerian Desa, diketahui bahwa jumlah Pekka penerima BLT Dana Desa di atas 50 persen terdapat di Provinsi Banten, Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.
Sementara untuk Pekka di atas 30 persen terdapat di 32 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia.
Sebagai informasi, hingga 4 Juli pukul 08.38 WIB disebutkan bahwa serapan Dana Desa 2022 telah menyentuh Rp32,1 triliun dari pagu anggaran Rp68 triliun. Realisasi itu tumbuh 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan Rp26,7 triliun.
“Kami berkomitmen bahwa BLT Dana Desa akan terus mendukung Perempuan Kepala Keluarga untuk lepas dari kemiskinan,” tutup Menteri Desa Gus Halim.