Charta Politica: 63,1 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinetnya

JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei nasional terkait kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan reshuffle kabinet.

Dalam hasil survei bertajuk "Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo" itu, hanya 53,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Sementara 63,1 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle. 

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memaparkan, publik yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri hanya 53,5 persen dan 38,8 menyatakan tidak puas.

Temuan ini menurut Yunarto menarik lantaran tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf cukup baik dengan perolehan 68,4 persen. Sedangkan menyatakan tidak puas 30 persen. 

"Kalau kita lihat ada gap yang cukup besar. Ketika kit lihat ada 68,4 persen orang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tapi hanya 53,5 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri. Artinya kan ada suatu yang salah ketika gapnya menjadi besar antara tingkat kepuasan terhadap pemerintah dan terhadap menteri. Padahal menteri adalah secara operasional menjalankan tugas pemerintahan," ujar Yunarto dalam rilis survei secara daring, Senin, 13 Juni. 

Kemudian, Charta Politika juga mencatat bahwa mayoritas publik setuju jika Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle menteri-menterinya dengan angka 63,1 persen. Sementara yang tidak setuju hanya 24,3 persen. 

Diketahui, beberapa hari ke depan Presiden Jokowi dirumorkan akan melakukan reshuffle terhadap kabinetnya, tepatnya pada 15 Juni mendatang. Bahkan secara sumir, Mensesneg Pratikno mengatakan mungkin saja akan ada reshuffle dan jika sudah tepat waktunya akan diumumkan ke publik. 

"Meski isu reshuffle kembali menguat namun tidak terjadi tapi memang dukungan publik terhadap adanya reshuffle cukup besar di 63,1 persen jauh dari yang menyatakan tidak setuju hanya 24,3 persen. Jadi bisa dibuat hipotesa ketika reshuffle dilakukan ini berpotensi jadi faktor pendorong dari makin menaiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf dengan catatan reshuffle didasarkan dengan kebutuhan kinerja," jelasnya.

Survei Charta Politika dilakukan pada 23 Mei-2 Juni 202 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.