Rocky Gerung Senggol Sri Mulyani Terkait Boom Komoditas: Cuan Ratusan Triliun Tapi Kemiskinan Masih Tinggi
JAKARTA – Tokoh intelektual publik Rocky Gerung menilai boom komoditas yang terjadi pada sepanjang 2021 tidak banyak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Malahan, dia menilai kondisi sebaliknya justru terjadi karena angka kemiskinan yang terus bertambah.
“Sri Mulyani mengatakan kita ada kelebihan uang ekspor komoditas Rp400 triliun, lalu kenapa ada kemiskinan di Jawa? Artinya, negara gagal dalam membagi keadilan sosial,” ujarnya dalam saluran Youtube Rocky Gerung Official dikutip Sabtu, 7 Mei.
Menurut Rocky, kondisi ini semakin menguatkan indikasi jika cuan komoditas hanya dinikmati segelintir kelompok dan nyaris tidak menetes ke kalangan masyarakat bawah.
"Masa ada untung tapi rakyatnya menderita, kan berarti untungnya itu jatuh kepada kelompok lain. Dan itu kalau tidak jatuh ke rakyat, ya ke oligarki. Jadi oligarki makin untung, rakyat makin buntung,” tuturnya.
Sebagai informasi, kinerja penerimaan negara pada pada sepanjang tahun lalu memang cukup menggembirakan. Bahkan, sektor pendapatan melampaui target dengan realisasi Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari pagu APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun.
Secara mendetail, torehan ini ditopang penerimaan pajak Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga:
- Indonesia Pertahankan Peringkat Layak Investasi, Menko Airlangga: Tanda Kepercayaan Investor Kuat
- Sejarah Malindo Air, Maskapai Milik Konglomerat Rusdi Kirana yang Lahir untuk 'Perang' di Langit ASEAN dan Kini Berganti Nama Jadi Batik Air Malaysia
- Musim Mudik Tiba, Sri Mulyani Pamer Kemegahan Tol Trans Jawa Ruas Semarang - Solo Senilai Rp7,47 Triliun
- Gubernur Sulteng Bentuk Tim Investigasi Isu Dugaan Jual Beli Jabatan: Siapa yang Melanggar Ditindak Tegas
Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp215 triliun.
Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) membukukan Rp452 triliun atau melesat 151,6 persen dari pagu 2021 sebesar Rp298,2 triliun. Catatan PNBP ini tidak luput dari pungutan sektor komoditas yang mengalami kenaikan harga pada tahun lalu.
“Jadi kita harus buka persoalan ini agar jangan ada dusta diantara kita. Sementara ambisi untuk membiayai ibukota akan dibebankan pada APBN. Itukan tidak fairnya. Seharusnya APBN adalah alat untuk menghasilkan kesejahteraan, bukan untuk investasi para elit,” tutup Rocky Gerung.