Tegaskan Tidak Bakal Penuhi Tuntutan DPR-LPR Tarik Pasukannya, Presiden Zelenskiy: Kami Tidak Mengerti Siapa Mereka
JAKARTA - Presiden Ukraina Vladimir Zelenskiy menegaskan pada Hari Selasa, Kyiv tidak akan mempertimbangkan permintaan oleh Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), untuk menarik kembali pasukan Ukraina dari Distrik Donbass yang dikuasainya.
"Kami tidak berkomunikasi dengan mereka. Kami tidak mengerti siapa mereka," kata Zelenskiy pada konferensi pers bersama dengan Presiden Estonia Alar Karis, menanggapi pertanyaan tentang apakah Kiev akan mempertimbangkan permintaan itu, dikutip dari TASS 23 Februari.
Anggota parlemen Dewan Rakyat LPR Dmitry Khoroshilov menyatakan sebelumnya pada Hari Selasa, langkah-langkah dapat diambil untuk memulihkan integritas seluruh wilayah republik, jika Kyiv tidak menarik kembali pasukannya di luar Wilayah Lugansk.
Dia menunjukkan, di bawah hukum republik, wilayah LPR mencakup seluruh bekas Wilayah Lugansk. Anggota parlemen itu mengatakan perlu untuk meminta Ukraina menarik kembali pasukannya secara sukarela.
"Karena jika tidak, langkah-langkah akan diambil untuk mewujudkan terciptanya perdamaian dan integritas teritorial di seluruh wilayah LPR."
Sebelumnya, pejabat Kyiv telah berulang kali menyatakan mereka menolak untuk mengadakan negosiasi langsung dengan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, karena menganggap mereka tidak masuk akal.
Presiden Zelenskiy, khususnya, telah mengklaim para pemimpin republik tidak memutuskan apa pun dan, oleh karena itu, tidak ada gunanya "membuang waktu" untuk bernegosiasi dengan mereka.
Baca juga:
- Rusia Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, Presiden Biden Tanda Tangani Perintah Larangan Dagang dan Investasi
- Presiden Putin Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, AS hingga Uni Eropa Ramai-ramai Siapkan Sanksi Baru
- Akui Kemerdekaan Wilayah Donetsk dan Lugansk, Presiden Putin Kirim Pasukan ke Ukraina Timur
- Krisis Perbatasan Ukraina-Rusia, Presiden Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi
Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada 21 Januari. Rusia menandatangani perjanjian tentang persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik dengan para pemimpin mereka.
Selain itu, Presiden Putin menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menjalin hubungan diplomatik dengan DPR dan LPR, serta Kementerian Pertahanan untuk menjamin perdamaian di wilayah mereka.