Presiden Putin Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, AS hingga Uni Eropa Ramai-ramai Siapkan Sanksi Baru

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai wilayah merdeka pada Senin, memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan apa yang disebut Moskow sebagai operasi penjaga perdamaian ke wilayah itu, mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar.

"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk," tegas Presiden Putin mengutip Reuters 22 Februari.

Dengan keputusannya, Presiden Putin menepis peringatan Barat bahwa langkah seperti itu akan ilegal, mematikan negosiasi damai dan memicu sanksi.

Merespon pengakuan ini, Presiden Amerika Serikat hingga Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyayangkan langkah Rusia, menyebutnya akan menyulut konflik lain di wilayah tersebut, mengatakan bakal menyiapkan sanksi baru terpisah.

Presiden Biden akan segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang "investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di" dua wilayah yang memisahkan diri, kata Gedung Putih, melansir Reuters 22 Februari.

Ini juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapa pun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina itu, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Psaki mengatakan, langkah-langkah yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap keputusan Putin terpisah dari sanksi yang telah disiapkan Amerika Serikat dan sekutunya jika Rusia menginvasi Ukraina.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan perintah eksekutif itu "dirancang untuk mencegah Rusia mengambil keuntungan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini."

Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara terbuka di Ukraina pada pukul 9 malam waktu setempat, kata seorang diplomat Rusia, mengikuti permintaan dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

Sementara itu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan negara-negara Uni Eropa telah sepakat untuk menjatuhkan serangkaian sanksi terbatas, "menargetkan mereka yang bertanggung jawab" atas pengakuan Rusia atas wilayah pemberontak.

Adapun Menteri luar negeri Inggris Liz Truss mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter, pada Hari Selasa pemerintah akan mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia sebagai tanggapan atas keputusan Putin.

Terpisah, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuduh Rusia terus menyulut konflik di Ukraina timur dan 'mencoba membuat dalih' untuk invasi lebih lanjut.

Untuk diketahui, Presiden Putin mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengerahkan pasukan ke dua wilayah itu untuk menjaga perdamaian, dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan tak lama setelah mengumumkan pengakuan bagi separatis yang didukung Rusia di sana, yang menarik kecaman Amerika Serikat dan Eropa dengan ancaman sanksi baru.

Tidak ada kata tentang jumlah kekuatan yang dikirim Presiden Putin, tetapi dekrit itu mengatakan Rusia sekarang memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di wilayah yang memisahkan diri. Sementara misi pasukan adalah untuk menegakkan perdamaian.

Namun, langkah ini akan mempersempit opsi diplomatik untuk menghindari perang, karena ini merupakan penolakan eksplisit terhadap gencatan senjata tujuh tahun yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman, yang disebut-sebut sebagai kerangka kerja untuk negosiasi di masa depan mengenai krisis yang lebih luas.