JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif untuk melarang perdagangan dan investasi, antara individu AS dan dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur yang diakui merdeka oleh Rusia pada Senin, kata Gedung Putih.
Termasuk adalah larangan 'investasi baru' oleh orang Amerika, di mana pun berada, dan 'impor ke Amerika Serikat, secara langsung atau tidak langsung, barang, jasa, atau teknologi apa pun dari wilayah yang dicakup.'
"Saya telah menandatangani Perintah Eksekutif untuk menolak kesempatan Rusia untuk mengambil keuntungan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Kami terus berkonsultasi dengan Sekutu dan mitra, termasuk Ukraina, tentang langkah selanjutnya," tulis Presiden Biden di akun Twitter Resmi Presiden AS seperti dikutip 22 Februari.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Biden akan segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang "investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di" dua wilayah yang memisahkan diri, kata Gedung Putih, melansir Reuters 22 Februari.
Ini juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapa pun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina itu, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
Psaki mengatakan, langkah-langkah yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap keputusan Putin terpisah dari sanksi yang telah disiapkan Amerika Serikat dan sekutunya jika Rusia menginvasi Ukraina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan perintah eksekutif itu "dirancang untuk mencegah Rusia mengambil keuntungan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini."
BACA JUGA:
Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai wilayah merdeka pada Senin, memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan apa yang disebut Moskow sebagai operasi penjaga perdamaian ke wilayah itu, mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar.
"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk," tegas Presiden Putin
Dengan keputusannya, Presiden Putin menepis peringatan Barat bahwa langkah seperti itu akan ilegal, mematikan negosiasi damai dan memicu sanksi.