Soal Pengakuan Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, Rusia Berharap Hal Ini Kepada PBB

JAKARTA - Rusia berharap Sekretariat PBB, sebelum membuat pernyataan apa pun mengenai keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), akan bergantung pada prinsip-prinsip dasar organisasi, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di saluran televisi Rosiya-24.

"Ini adalah keinginan kuat saya untuk melihat kepemimpinan Sekretariat PBB, dalam membuat beberapa pernyataan, mematuhi prinsip-prinsip dasar organisasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh negara-negara anggota," ujar Menlu Lavrov seperti dikutip dari TASS 23 Februari.

"Rekan-rekan kami di Sekretariat PBB tampaknya harus mematuhi keputusan yang diambil oleh organisasi itu, keputusan yang sangat penting untuk penerapan prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB dan keputusan yang dibuat dengan suara bulat atas dasar konsensus. Dengan kata lain, oleh semua negara-negara anggota PBB tanpa pengecualian," tandas Menlu Lavrov.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, meminta semua pihak untuk fokus pada upaya penghentian permusahan dan melindungi warga sipil, seperti dituturkan juru bicara.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Stéphane Dujarric, Sekjen PBB menyerukan penyelesaian damai konflik di Ukraina timur, sesuai dengan Perjanjian Minsk, sebagaimana disahkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 2202 tahun 2015.

"Keputusan Rusia pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," sebut Dujarric mengenai penilaian Sekjen PBB seperti mengutip UN News 22 Februari.

"Sekretaris Jenderal mendesak semua aktor terkait untuk memfokuskan upaya mereka pada memastikan penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, mencegah tindakan dan pernyataan apa pun yang dapat semakin meningkatkan situasi berbahaya di dan sekitar Ukraina, memprioritaskan diplomasi untuk mengatasi semua masalah dengan damai," paparnya.

Dujarric menegaskan, sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, PBB tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina, dalam batas-batas yang diakui secara internasional.

Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada 21 Januari. Rusia menandatangani perjanjian tentang persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik dengan para pemimpin mereka.

Selain itu, Presiden Putin menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menjalin hubungan diplomatik dengan DPR dan LPR, serta Kementerian Pertahanan untuk menjamin perdamaian di wilayah mereka.