Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, Sekjen PBB Sebut Rusia Langgar Integritas Teritorial dan Kedaulatan Ukraina

JAKARTA - Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, meminta semua pihak untuk fokus pada upaya penghentian permusahan dan melindungi warga sipil, seperti dituturkan juru bicara.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Stéphane Dujarric, Sekjen PBB menyerukan penyelesaian damai konflik di Ukraina timur, sesuai dengan Perjanjian Minsk, sebagaimana disahkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 2202 tahun 2015.

"Keputusan Rusia pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," sebut Dujarric mengenai penilaian Sekjen PBB seperti mengutip UN News 22 Februari.

"Sekretaris Jenderal mendesak semua aktor terkait untuk memfokuskan upaya mereka pada memastikan penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, mencegah tindakan dan pernyataan apa pun yang dapat semakin meningkatkan situasi berbahaya di dan sekitar Ukraina, memprioritaskan diplomasi untuk mengatasi semua masalah dengan damai," paparnya.

Dujarric menegaskan, sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, PBB tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina, dalam batas-batas yang diakui secara internasional.

Sekjen PBB itu berencana untuk melakukan dan kunjungan resmi ke Republik Demokratik Kongo, tetapi mengingat situasi yang memburuk mengenai Ukraina, ia telah membatalkan misi tersebut.

Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai wilayah merdeka pada Senin, memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan apa yang disebut Moskow sebagai operasi penjaga perdamaian ke wilayah itu, mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar.

Merespon pengakuan ini, Presiden Amerika Serikat hingga Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyayangkan langkah Rusia, menyebutnya akan menyulut konflik lain di wilayah tersebut, mengatakan bakal menyiapkan sanksi baru terpisah.

Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin yang juru bicara Gedung Putih Jen Psaki katakan akan "melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di apa yang disebut wilayah DNR (Republik Rakyat Donetsk) dan LNR (Republik Rakyat Lugansk) Ukraina."