Krisis Perbatasan Ukraina-Rusia, Presiden Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perang tidak boleh terjadi, menyoroti ketegangan di wilayah perbatasan Ukraina, dengan menyarankan dunia harus fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Ketegangan melanda wilayah perbatasan Ukraina dengan Rusia beberapa waktu belakangan, dengan negara-negara Barat dipimpin Amerika Serikat khawatir Rusia melakukan invasi ke tetangga pecahan Uni Soviet tersebut.

Sementara, Rusia berulang kali mengatakan tudingan soal invasi ke Ukraina tidak benar meski Negeri Beruang Merah mengajukan proposal keamanan, termasuk menginginkan penghentian penyebaran rudal Barat di Eropa timur, serta 'tidak mengizinkan' Ukraina bergabung dengan NATO.

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," tulis Presiden Joko Widodo di akun Twitternya, seperti dikutip 21 Februari.

"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," sambung Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya telah menyetujui pertemuan puncak mengenai Ukraina, kata para pemimpin AS dan Prancis, yang menawarkan kemungkinan jalan keluar dari salah satu krisis Eropa paling berbahaya dalam beberapa dasawarsa.

Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Hari Senin, dia telah mengajukan kedua pemimpin itu pada pertemuan puncak mengenai "keamanan dan stabilitas strategis di Eropa."

Sementara Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden telah menerima pertemuan itu 'pada prinsipnya', tetapi hanya "jika invasi tidak terjadi."

"Kami selalu siap untuk diplomasi. (Tapi) kami juga siap untuk menjatuhkan konsekuensi cepat dan berat jika Rusia memilih perang," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, mengutip Reuters 21 Februari.

Kabar tersebut menjadi penyejuk di tengah upaya untuk mencegah krisis terjadi, saat kelompok milisi yang didukung Rusia terlibat kontak dengan pasukan Pemerintah Rusia sejak pekan lalu.

Sementara, Menteri Pertahanan Belarusia menyebut Rusia akan memperpanjang latihan militernya yang selesai pada Hari Minggu kemarin, langkah yang disayangkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

Untuk didiketahui, kendati Barat terus menyebut akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia jika invasi terjadi, Amerika enggan terburu-buru menjatuhkan sanksi karena khawatir menjadi krisis yang ditimbulkan jika sanksi dijatuhkan. Kendati, itu dikritik keras oleh Ukraina.

"Tujuan dari sanksi pada tingkat pertama adalah untuk mencoba mencegah Rusia berperang. Segera setelah Anda memicu mereka, pencegahan itu hilang," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada acara 'State of the Union' CNN.

"Kamu memberitahuku 100 persen akan ada perang dalam waktu beberapa hari. Apa yang kamu tunggu?" kritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang frustrasi bertanya kepada hadirin di Konferensi Keamanan Munich pada Hari Sabtu, mengulangi seruan sebelumnya kepada Barat untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia sekarang daripada nanti.

"Kami tidak memerlukan sanksi Anda setelah ada pemboman, atau setelah negara wilayah kami ditembaki, atau jika kami tidak memiliki perbatasan lagi, kami tidak memiliki ekonomi, atau sebagian negara bagian kami diduduki," papar Presiden Zelenskiy.

Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi.

— Joko Widodo (@jokowi) February 21, 2022