Pak Anies Baswedan, Ajang Formula E Aneh, Tidak Jelas dan Janggal, PDIP Minta Tunda Dulu
JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda penyelenggaraan Formula E. Formula E rencananya digelar pada 4 Juni 2022.
Sebab, Anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai banyak proses maupun tahapan penyelenggaraan Formula E yang tak jelas, bahkan bisa dikatakan janggal.
"Gubernur sepatutnya menunda penyelenggaraan Formula E yang jelas merugi dan semakin merugi dengan persiapan yang tidak baik sekarang. Gubernur terlalu memaksakan perhelatan Formula E ini," kata Gilbert dalam keterangannya, Senin, 7 Februari.
Gilbert membeberkan keanehan yang tampak dalam rencana gelaran ajang balap mobil listrik ini. Ia menuturkan saat ini belum ada penjelasan siapa sponsor dan besar biaya yang ditanggung untuk menyelenggarakan Formula E.
Lalu soal tender pembangunan sirkuit. PT Jakarta Propertindo sebagai BUMD DKI penyelenggara Formula E belum menjelaskan soal lelang tender yang sempat gagal.
Lalu, pesertanya kembali ikut tender, sehingga terpilihlah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai pemenang dalam tender ulang. Jaya Konstruksi adalah anak usaha dari BUMD DKI Jakarta Grup Jaya.
Gilbert bilang, Jaya Konstruksi pada September 2021 melaporkan kerugian sebesar Rp 90 miliar. "Sebagai perusahaan yang sudah listing, tidak mungkin mengucurkan dana perusahaan sebesar Rp 50 miliar cuma-cuma untuk pembangunan sirkuit, tentunya ada konsesi," ujar Gilbert.
Baca juga:
- PSI Anggap Anies Tetap Stres Meski Tender Formula E Sudah Terpilih, Kenapa?
- Resmi! Jakpro Tetapkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Jadi Pemenang Tender Sirkuit Formula E
- Dukung Pelaksanaan UMP 2022, Tito Karnavian Turunkan Tim ke Provinsi NTT
- Menkes Budi: 5 Orang Meninggal Dunia Akibat COVID-19 Varian Omicron, Ada yang Belum Divaksin
Artinya, menurut Gilbert, bisa saja dana pembangunan itu berasal dari Jakpro, yang sudah mengeluarkan Rp70 miliar untuk Formula E tanpa kejelasan bagaimana mereka mengelola atau mengembalikannya.
Belum lagi, tender saat ini baru sebatas pengaspalan, artinya pembangunan konstruksi jalur harus berjalan dahulu dan belum dikerjakan. "Rencana kerja Jakpro semakin tidak jelas dan semakin tidak profesional," imbuhnya.