Kominfo Turun Tangan Selidiki Kebocoran 279 Juta Data BPJS Kesehatan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung turun tangan dan menyelidiki kasus kebocoran data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia di forum internet. Terlebih 279 juta data tersebut diduga berasal dari BPJS Kesehatan dan diperjualbelikan.

“Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam pesan singkatnya, Kamis, 20 Mei.

Kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels mencuit setidaknya ada 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh hacker. Kebocoran data tidak hanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi juga status hidup atau mati hingga gaji.

And here we go. Full data of the entire country’s population. Including salaries and data of dead people. Personal data protec whaaaaaaat?? pic.twitter.com/yZpWp6xTe8

— Nuice Media (@nuicemedia) May 20, 2021

Belum diketahui secara pasti dari mana data itu berasal dan bagaimana data itu diperoleh. Namun 279 juta data penduduk Indonesia itu sudah dijual di forum peretas Raid Forums sejak, 12 Mei 2021.

Sang pemilik data itu bahkan menjual 279 juta data dan informasi penting itu dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp87 juta.

Kebocoran data bukan kali ini saja terjadi, 180 juta data penduduk Indonesia juga dijual di forum itu pada 27 November 2020. Data itu diketahui berkaitan dengan data pemilih pada Pemilu tahun 2019.

BPJS Angkat Bicara

Kepala Humas BPJS Iqbal Anas Ma'ruf menegaskan pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," ungkapnya, sekaligus menegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta.

Iqbal menjelaskan, dengan big data kompleks yang tersimpan di server BPJS, BPJS Kesehatan memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis. Hal ini bagian dari upaya untuk menjamin kerahasiaan data tersebut termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS.