JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya belum bisa melaporkan soal kebocoran 279 juta data penduduk yang dijual di akun Kotz di internet merupakan data peserta BPJS Kesehatan. Saat ini kebocoran data masih dalam tahap investigasi bersama.
"Jadi ada ditawarkan 1 juta data di Indonesia yang bisa dites, mulai dari situ (Kotz, red) lalu ada di Twitter kemudian diramaikan. Jadi ini ramai sendiri," ujar Ali Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR, Selasa, 25 Mei.
Ghufron mengungkapkan, pada Kamis 20 Mei, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dan membentuk tim dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Koordinasi dilanjutkan dengan dewas BPJS Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siber Kementerian Pertahanan guna mengantisipasi kebocoran lanjutan.
"Tim melakukan pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan dan investigasi. BPJS kesehatan untuk sementara waktu juga menunda semua kerjasama yang terkait dengan pertukaran data, lalu kita lihat kemenkominfo juga bergerak cepat menutup akses forum," jelasnya.
Tim kemudian melakukan berbagai penelusuran melalui digital forensik yang hingga hari ini belum bisa selesai.
"Sehingga karena belum selesai, jadi belum bisa tahu apa ada kebocoran atau tidak. Tapi sudah ramai bahwa ini bocor. Jadi belum tahu sebetulnya yang dia tawarkan itu benar data BPJS atau bukan, itu belum tahu, tapi kalau mirip iya," ungkap Ali Ghufron.
Selain itu, kata dia, BPJS kesehatan melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Siber Kemenhan. Bersama sama dengan BSSN, Kominfo, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk mencari tahu apakah peretasan ini adalah data BPJS Kesehatan atau hanya menyerupai saja.
Untuk pengelolaan data informasi peserta sendiri, Ali Ghufron mengklaim bahwa sistem keamanan di BPJS sangat aman yang selalu dikontrol 24 jam selama 7 hari.
BACA JUGA:
Sebelumnya Bareskrim Polri memeriksa seorang pejabat operasional di bidang informasi teknologi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Senin, 24 Mei 2021. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus dugaan bocornya data 279 juta pendiduk Indonesia.
"Dalam hal ini yang menangani operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Senin, 24 Mei.
Terkait
