Donald Trump Siapkan Kebijakan Pro-Kripto dalam Hari-Hari Pertama Kepresidenan

JAKARTA – Presiden AS terpilih Donald Trump berencana menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk mengurangi beban regulasi pada perusahaan kripto dan mendorong adopsi aset digital di hari-hari awal masa jabatannya. Langkah ini diungkapkan oleh tiga sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Trump, yang selama kampanye menyebut dirinya sebagai "presiden kripto," diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk dewan penasihat kripto, sebuah ide yang pertama kali ia lontarkan pada Juli 2024. Menurut dua sumber, dewan ini dapat memiliki hingga 20 anggota dan bertugas memberikan saran kepada pemerintah terkait kebijakan ramah kripto.

Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah mengarahkan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk mencabut panduan akuntansi tahun 2022 yang dikenal sebagai "SAB 121." Panduan ini dinilai membuat perusahaan, terutama bank, sulit dan mahal untuk memegang cryptocurrency bagi pihak ketiga.

Selain itu, Trump berencana mengakhiri apa yang disebut sebagai "Operation Choke Point 2.0," istilah yang digunakan eksekutif kripto untuk menggambarkan dugaan upaya regulator perbankan yang menghalangi perusahaan kripto mengakses sistem keuangan tradisional. Regulator bank sendiri menyangkal keberadaan operasi semacam itu.

Sumber menyebutkan bahwa perintah eksekutif ini bertujuan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintahan Trump mendukung adopsi aset digital secara luas.

Langkah Trump ini sangat kontras dengan pemerintahan Presiden Joe Biden, yang menerapkan pengawasan ketat terhadap perusahaan kripto dengan tujuan melindungi masyarakat dari penipuan dan pencucian uang. Di bawah Biden, regulator mengajukan gugatan terhadap berbagai bursa kripto seperti Coinbase, Binance, dan Kraken.

Namun, kritik terhadap industri kripto tetap ada, terutama setelah kejatuhan beberapa tokoh besar seperti Sam Bankman-Fried yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas penipuan, dan pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang sempat dipenjara karena pelanggaran pencucian uang.

Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan oleh regulator terkait, banyak ahli percaya bahwa langkah ini akan mendorong cryptocurrency menjadi lebih mainstream. Trump juga mendapatkan dukungan finansial dari sejumlah advokat kripto dan telah memasukkan beberapa dari mereka ke dalam kabinetnya.

Selain regulasi kripto, Trump juga berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif lainnya dalam bidang energi, imigrasi ilegal, dan berbagai isu penting lainnya pada awal masa jabatan keduanya.

Pendekatan pro-kripto ini menegaskan komitmen Trump untuk mendukung inovasi teknologi sekaligus menarik investor dan pendukung dari sektor aset digital.