Ukraina Larang Penggunaan Aplikasi Telegram oleh Pejabat Resmi karena Kekhawatiran Spionase Rusia

JAKARTA – Ukraina telah melarang penggunaan aplikasi pesan Telegram pada perangkat resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja penting lainnya karena khawatir bahwa Rusia dapat memata-matai pesan dan pengguna aplikasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional pada Jumat, 20 September.

Larangan ini diumumkan setelah Kepala Badan Intelijen Militer Ukraina (GUR), Kyrylo Budanov, memberikan bukti kepada dewan bahwa dinas intelijen khusus Rusia dapat memata-matai platform tersebut. Namun, menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Dewan Keamanan, pembatasan ini hanya berlaku pada perangkat resmi, bukan pada ponsel pribadi.

Telegram telah banyak digunakan di Ukraina dan Rusia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 dan menjadi sumber informasi penting selama perang berlangsung. Meskipun demikian, pejabat keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaannya selama konflik.

Telegram, yang berbasis di Dubai, didirikan oleh Pavel Durov, seorang warga Rusia yang meninggalkan negaranya pada 2014 setelah menolak untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya, VKontakte. Baru-baru ini, Durov ditangkap di Prancis atas tuduhan kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan melalui Telegram.

Dewan Keamanan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa dinas intelijen Rusia memiliki akses ke pesan Telegram, termasuk pesan yang sudah dihapus, serta data pribadi pengguna. "Saya selalu mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukanlah soal kebebasan berbicara, ini adalah masalah keamanan nasional," kata Budanov. 

Telegram membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengungkapkan data pengguna atau isi pesan kepada negara mana pun, termasuk Rusia. Mereka menambahkan bahwa setiap kebocoran pesan yang terjadi disebabkan oleh perangkat yang dikompromikan, baik melalui penyitaan atau malware.

Menurut database Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina. Bahkan, Presiden Volodymyr Zelenskiy, komandan militer, serta pejabat regional dan kota secara rutin memberikan pembaruan tentang perang melalui Telegram.

Diperkirakan 75% warga Ukraina menggunakan Telegram untuk komunikasi, dengan 72% di antaranya melihat aplikasi ini sebagai sumber informasi utama hingga akhir tahun lalu.