Hakim Prancis Putuskan Nasib Pavel Durov dalam Kasus Kejahatan Telegram

JAKARTA - Hakim investigasi Prancis dijadwalkan memutuskan pada Rabu 28 Agustus apakah akan menempatkan Pavel Durov, bos Telegram yang lahir di Rusia, di bawah penyidikan formal setelah penangkapannya terkait penyelidikan kejahatan terorganisir di aplikasi pesan tersebut.

Durov ditahan saat mendarat di bandara dekat Paris dengan jet pribadi pada Sabtu malam, 24 Agustus, yang memicu sorotan terhadap tanggung jawab hukum penyedia aplikasi dan memicu perdebatan tentang batas kebebasan berbicara dan penegakan hukum.

Keputusan hakim diharapkan diumumkan sebelum pukul 20.00 waktu setempat (18.00 GMT), tepat 96 jam - atau empat hari - setelah Durov ditahan, yang merupakan periode maksimum sebelum hakim memutuskan apakah akan menempatkannya di bawah penyidikan formal.

Menurut laporan Politico, otoritas Prancis juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Nikolai, saudara Durov yang juga merupakan salah satu pendiri Telegram, pada bulan Maret. Namun, kantor kejaksaan Paris menolak berkomentar mengenai surat perintah penangkapan tersebut karena masih dirahasiakan dalam penyelidikan. Hingga saat ini, satu-satunya orang yang diperiksa dalam kasus ini adalah Pavel Durov.

Penangkapan Durov juga menyoroti hubungan yang tidak nyaman antara Telegram, yang memiliki hampir 1 miliar pengguna, dengan pemerintah Prancis. Presiden Emmanuel Macron, yang bersama timnya menggunakan Telegram untuk berkomunikasi, pernah makan siang dengan Durov pada 2018 sebagai bagian dari rangkaian pertemuan dengan pengusaha teknologi, menurut sumber dekat Macron.

Penempatan seseorang di bawah penyidikan formal di Prancis tidak berarti bahwa ia bersalah atau akan diadili, tetapi menunjukkan bahwa hakim menganggap ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Penyidikan bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan atau dihentikan.

Jika Durov, yang telah berada dalam tahanan polisi sejak penangkapannya, ditempatkan di bawah penyidikan formal, hakim juga akan memutuskan apakah akan menahannya sebelum persidangan. Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah apakah Durov berpotensi melarikan diri.

Seorang sumber di kantor kejaksaan Paris mengatakan bahwa pembaruan mengenai penyelidikan ini kemungkinan akan dikeluarkan pada Rabu malam.

Penyelidikan keseluruhan saat ini diarahkan terhadap orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Fokusnya adalah pada dugaan keterlibatan dalam kejahatan termasuk menjalankan platform online yang memungkinkan transaksi ilegal; memiliki gambar pelecehan seksual anak; perdagangan narkoba; penipuan; menolak memberikan informasi kepada pihak berwenang; dan menyediakan layanan kriptografi untuk para kriminal, menurut jaksa.

Kantor kejaksaan tidak menyebutkan kejahatan mana yang mungkin disangkakan kepada Durov.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Telegram mengatakan pihaknya mematuhi hukum Uni Eropa dan moderasi di platform tersebut "sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan."

"CEO Telegram Pavel Durov tidak punya apa-apa untuk disembunyikan dan sering bepergian di Eropa," kata Telegram. "Adalah absurd untuk mengklaim bahwa platform, atau pemiliknya, bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut."

Menghadapi tuduhan dari Rusia, dan juga Elon Musk, tentang pengekangan kebebasan berbicara dengan penangkapan Durov, Macron mengambil langkah yang tidak biasa pada Senin dengan mengeluarkan pesan di X mengenai apa yang dia katakan sebagai "informasi palsu."

Prancis, kata Macron, berkomitmen pada kebebasan berbicara dan independensi peradilan, yang dia katakan sendiri memutuskan untuk menangkap Durov.

Seorang sumber yang dekat dengan masalah ini menegaskan kembali pada Rabu bahwa Macron dan pemerintahannya tidak ada kaitan dengan penangkapan tersebut.

Kementerian luar negeri belum menanggapi permintaan komentar mengenai laporan Wall Street Journal yang mengatakan bahwa otoritas Prancis dan Uni Emirat Arab bersama-sama meretas telepon Durov pada 2017. Durov telah menjadi warga negara Prancis sejak 2021.