Dirjen IKP Usman Kansong Tegaskan Kominfo Tidak Akan Bayar Tebusan kepada Peretas PDSN

JAKARTA - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong memastikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak akan membayar tebusan kepada peretas yang telah meretas Pusat Data Nasional Sementara, pekan ini. Hal ini disampaikan kepada sejumlah wartawan pada Selasa 25 Juni di kantor Kominfo.

"Kita tidak akan tunduk pada tekanan para peretas. Negara tidak akan kalah dari para peretas," tegas Usman. "Kami memiliki kebijakan yang jelas terkait keamanan siber dan tidak akan pernah memberikan ruang bagi kejahatan siber untuk berkembang dengan membayar tebusan."

Pernyataan tegas ini datang setelah serangan siber yang mengakibatkan sejumlah data penting di Pusat Data Nasional Sementara dienkripsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para peretas tersebut, yang diketahui merupakan kelompok peretas Lockbit, menuntut pembayaran tebusan  sebesar 8 juta dolar AS atau setara dengan (Rp131,3 miliar),  sebagai syarat untuk membuka kembali akses ke data yang telah dienkripsi.

Usman menambahkan bahwa Kominfo saat ini sedang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pihak kepolisian untuk mengatasi masalah ini. "Kami terus memperkuat sistem keamanan dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan data-data penting dapat segera diakses kembali dengan aman," ujar Usman.

Dalam kesempatan tersebut, Usman Kamsong juga menjelaskan bahwa kelompok peretas Lockbit ini tidak hanya menyasar Indonesia, tetapi juga lembaga dan entitas di luar negeri. "Negara yang paling banyak diretas selama ini adalah Amerika Serikat, kemudian Rusia dan China berada di tiga besar negara sasaran peretas. Sementara Indonesia berada di urutan ke-15," ungkapnya.

Selain itu, Usman juga mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber. "Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan siber di Indonesia. Kesadaran dan kewaspadaan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman ini," tuturnya.

Pusat Data Nasional Sementara merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan data-data penting negara sementara proses pembangunan Pusat Data Nasional yang permanen masih berlangsung. Serangan ini menjadi pengingat akan pentingnya peningkatan sistem keamanan siber di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Dengan sikap tegas Kominfo, diharapkan tidak ada celah bagi peretas untuk terus melakukan aksinya. Negara akan terus berupaya menjaga integritas dan keamanan data demi kepentingan bersama