Senat AS Bisa Perpanjang Batas Waktu Divestasi TikTok Hingga Satu Tahun

JAKARTA - Ketua Komite Perdagangan Senat AS mengatakan pada Rabu 10 April bahwa para legislator bisa memperpanjang hingga satu tahun batas waktu yang diusulkan untuk memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance dari China, untuk menjual aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika.

Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara 352-65 pada 13 Maret untuk memberi waktu sekitar enam bulan kepada ByteDance, pemilik TikTok, untuk menjual aset-asenya di AS, atau menghadapi larangan.

Ketua Komite Perdagangan Senat, Maria Cantwell, mengatakan dia menyukai gagasan memperpanjang batas waktu hingga satu tahun. "Saya rasa itu akan menjadi komponen yang bagus untuk menjamin keberhasilan," katanya kepada para wartawan pada Rabu lalu. "Kami sedang berbicara dengan rekan-rekan kami, orang-orang memiliki pertanyaan."

Asisten kongres menyatakan bahwa gagasan batas waktu satu tahun telah dibahas. Batas waktu yang lebih panjang akan membuat larangan potensial terhadap TikTok berada di tahun 2025 dan setelah pemilihan presiden November.

Pada Senin, 8 April Cantwell mengatakan kepada para wartawan bahwa dia akan bertemu dengan Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, dan Ketua Komite Intelijen Senat, Mark Warner. "Kemudian kami akan memiliki rencana strategi tentang bagaimana melanjutkan," kata Cantwell.

Pada Rabu, Cantwell mengatakan masih "mungkin" Senat akan mengambil tindakan terhadap rancangan undang-undang Dewan, tetapi dia menegaskan bahwa para senator ingin membuat rancangan undang-undang lebih kuat dan mengaturnya dengan lebih baik secara hukum. Dia mencatat bahwa upaya pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump dan negara bagian Montana gagal melarang TikTok.

Pekan ini, pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, mendukung paksaan divestasi dengan menyebut TikTok sebagai "rival strategis terbesar Amerika yang mengancam keamanan kita di tanah AS di puluhan juta rumah warga Amerika."

TikTok telah menjadi isu besar di Washington. Para legislator telah dibanjiri dengan tuntutan dari pengguna yang menentang undang-undang tersebut.

"Pembatasan TikTok akan melanggar hak-hak Amendment Pertama 170 juta warga Amerika," kata TikTok pada Jumat, 5 April.

Banyak legislator dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional karena China bisa memaksa TikTok untuk berbagi data pengguna Amerika, sementara TikTok bersikeras bahwa mereka tidak pernah membagikan data AS dan tidak akan melakukannya.

TikTok mengatakan telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar AS (Rp23,9 triliun) untuk melindungi data AS dan menyimpannya di AS.