Perusahaan Elektronik Eropa Mewanti-wanti Aturan Cybersecurity UE Berpotensi Ganggu Rantai Pasokan

JAKARTA - Perusahaan elektronik Eropa seperti Siemens, Ericsson, dan Schneider Electric , bersama dengan kelompok industri DigitalEurope, pada Senin 6 November memperingatkan bahwa aturan UE yang diusulkan dan menargetkan risiko keamanan cyber perangkat pintar dapat mengganggu rantai pasokan dalam skala yang mirip dengan masa pandemi.

Diusulkan oleh Komisi Eropa tahun lalu, Undang-Undang Ketahanan Siber mengharuskan para produsen untuk menilai risiko keamanan siber dari produk mereka. Selain itu juga diminta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah selama periode lima tahun atau selama masa pakai yang diharapkan dari produk tersebut.

Aturan yang diusulkan juga akan berlaku untuk importir dan distributor perangkat terhubung internet. Kekhawatiran keamanan siber telah melonjak setelah serangkaian insiden penting oleh para peretas yang merusak bisnis dan menuntut tebusan besar.

"Pengaturan yang ada berisiko menciptakan bottleneck yang akan mengganggu pasar tunggal," tulis para chief executive officer perusahaan-perusahaan tersebut dalam surat bersama kepada kepala industri Uni Eropa, Thierry Breton, dan kepala digital UE, Vera Jourova.

Mereka mengatakan gangguan tersebut dapat mengenai jutaan produk, mulai dari mesin cuci hingga mainan, produk keamanan cyber, serta komponen penting untuk pompa panas, mesin pendingin, dan manufaktur teknologi tinggi. Keterlambatan mungkin terjadi karena kekurangan ahli independen untuk melakukan penilaian dan birokrasi, kata perusahaan-perusahaan tersebut.

"Kami berisiko menciptakan blokade gaya COVID di rantai pasokan Eropa, mengganggu pasar tunggal, dan merugikan daya saing kami," tulis perusahaan-perusahaan tersebut, dikutip VOI dari Reuters.

Tanda tangan lainnya dalam surat tersebut termasuk CEO Nokia, Robert Bosch GmbH, dan perusahaan perangkat lunak Slovakia, ESET.

Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan daftar produk dengan risiko lebih tinggi yang tunduk pada aturan harus dikurangi secara signifikan, dan bahwa para produsen harus diizinkan untuk memperbaiki risiko kerentanan yang diketahui daripada melakukan penilaian terlebih dahulu.

Mereka juga menginginkan lebih banyak fleksibilitas untuk menilai sendiri risiko keamanan siber.

Surat tersebut muncul menjelang negosiasi antara negara-negara UE dan para legislator UE pada tanggal 8 November untuk merumuskan rincian rancangan undang-undang sebelum dapat diadopsi.