TikTok Diminta "Berupaya Maksimal" untuk Lawan Penyebaran Disinformasi oleh UE

JAKARTA - Kepala industri Uni Eropa, Thierry Breton, mengatakan kepada CEO TikTok pada Senin, 6 November,  bahwa TikTok harus "berupaya maksimal" untuk melawan penyebaran disinformasi di platform berbagi video singkat tersebut. Langkah ini diambil saat Uni Eropa meningkatkan upaya untuk membatasi kekuatan Big Tech.

Bulan lalu, Breton memberikan tenggat waktu pada TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance dari China, hingga 25 Oktober untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah respons krisisnya. Selain itu, ia juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk memberikan rincian hingga 8 November tentang bagaimana melindungi integritas pemilihan dan anak-anak di platformnya.

Komisioner Eropa ini menunjukkan perubahan di platform TikTok dalam beberapa bulan terakhir dengan fitur-fitur baru untuk melindungi pengguna dan investasi dalam moderasi konten dan keamanan.

"Layanan saya dan saya sekarang sedang menyelidiki apakah ini cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap DSA (Undang-Undang Layanan Digital)," kata Breton kepada Reuters dalam komentar tertulis setelah video call dengan CEO TikTok, Shou Zi Chew.

"Karena sekarang lebih dari sebelumnya, kita harus berupaya maksimal untuk melindungi warga negara kita - terutama anak-anak dan remaja - dari konten ilegal dan disinformasi," katanya.

Direktur Kebijakan Publik TikTok, Caroline Greer, mengatakan dalam sebuah posting di platform media sosial X bahwa perusahaan tersebut senang bahwa Breton mengakui upaya kepatuhan mereka.

DSA mengharuskan platform online besar melakukan lebih banyak untuk mengatasi konten online ilegal dan berbahaya di platform mereka. Ini adalah salah satu dari serangkaian aturan UE terbaru yang bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan Big Tech.

Chew dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Presiden UE untuk Nilai dan Transparansi, Vera Jourova, serta kepala antimonopoli UE, Didier Ryenders, di Brussels pada Selasa, 7 November.