YouTube Sudah Habiskan Rp. 422 Triliun untuk 'Gaji' Kreator Selama 3 Tahun Terakhir

JAKARTA - YouTube jadi platform berbagi video yang paling populer di dunia. Tak sedikit konten kreator mendapat penghasilan tambahan dari video yang diunggah ke YouTube. 

Bahkan YouTube mencatat telah membayar lebih dari 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 422,9 triliun kepada kreator, artis dan organisasi media selama tiga tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam surat CEO Youtube Susan Wojcicki kepada pembuat konten dan membahas soal pertumbuhan YouTube. 

Dikutip dari The Verge, Rabu 27 Januari, Wojcicki mengatakan YouTube telah tumbuh dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah saluran baru yang bergabung dengan Program Mitra YouTube, yang memungkinkan pembuat konten memperoleh pendapatan iklan, tumbuh lebih dari dua kali lipat pada 2020.

YouTube juga "menyumbang sekitar 16 miliar dolar AS ke PDB AS pada 2019, mendukung setara dengan 345.000 pekerjaan purnawaktu," menurut laporan Oxford Economics yang disoroti Wojcicki.

Surat itu juga membahas soal pekerjaan yang harus dilakukan tim YouTube, terutama soal transparansi soal biaya periklanan. Wojcicki mencatat bahwa pada "skala yang kami operasikan, sulit bagi pembuat konten untuk mengikuti perubahan Pedoman Komunitas."

Surat Wojcicki menyatakan bahwa YouTube ingin menjadi lebih baik dalam mengkomunikasikan perubahan untuk menghindari teguran kepada saluran. Sebab, setelah tiga kali teguran dalam jangka waktu 90 hari, saluran akan dihentikan.

Salah satu contoh yang muncul setelah pemilihan presiden AS 2020 adalah keputusan YouTube untuk melarang video apa pun yang memicu kesalahan informasi tentang pemilu.

Kebijakan baru mulai berlaku pada bulan Desember, tetapi YouTube memberikan masa tenggang bagi kreator untuk memastikan tidak ada videonya yang melanggar kebijakan baru tersebut.

YouTube juga menghadapi tekanan yang meningkat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memoderasi platform dan mencegah penyebaran informasi yang salah. YouTube sekarang mengalihkan fokusnya ke misinformasi vaksinasi.

"Kami selalu berupaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keterbukaan dan tanggung jawab karena kami memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah di seluruh dunia," tulis Wojcicki.