Larang TikTok, ByteDance Kecewa Australia Ambil Keputusan Tidak Berdasarkan Fakta

JAKARTA - Australia bergabung dengan beberapa negara Barat lainnya untuk menghapus TikTok, aplikasi video milik China itu di semua perangkat milik pemerintah federal karena masalah keamanan.

Lebih lanjut, Jaksa Agung Mark Dreyfus dalam pengumuman yang dikeluarkan pada Selasa, 4 April juga mengungkapkan bahwa larangan tersebut akan diterapkan secepat mungkin. 

"Setelah menerima saran dari badan intelijen dan keamanan, hari ini saya memberi wewenang kepada Sekretaris Departemen Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan arahan wajib di bawah Kerangka Kebijakan Keamanan Pelindung untuk melarang aplikasi Tik Tok pada perangkat yang dikeluarkan oleh departemen dan badan Persemakmuran. Arahan akan mulai berlaku sesegera mungkin," kata Dreyfus, dalam pengumuman. 

Menanggapi keputusan pemerintah Australia, dalam sebuah pernyataan tertulisnya yang dilansir dari TechCrunch, Lee Hunter, General Manager, TikTok Australia dan Selandia Baru mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Karena menurutnya, keputusan itu diambil bukan berdasarkan fakta, melainkan atas dorongan politik. 

"Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, yang menurut kami didorong oleh politik, bukan fakta. Kami juga kecewa karena TikTok, dan jutaan orang Australia yang menggunakannya, dibiarkan mengetahui keputusan ini melalui media, meskipun kami berulang kali menawarkan untuk terlibat secara konstruktif dengan pemerintah mengenai kebijakan ini," ujar Hunter. 

Sekali lagi, Hunter juga menegaskan kembali bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok merupakan risiko keamanan bagi warga Australia. Ia juga meminta agar aplikasi milik ByteDance ini tidak diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya. 

Bulan lalu, CEO TikTok Shou Zi Chew telah bersaksi di depan Kongres AS selama kurang lebih lima jam. Di sana, Chew mencoba meyakinkan anggota parlemen bahwa otoritas China tidak memiliki akses ke data pengguna AS.