JAKARTA - Wakil Perdana Menteri Italia pada Minggu 2 April, mengkritik keputusan Otoritas Perlindungan Data pemerintah untuk sementara melarang chatbot ChatGPT, mengatakan bahwa pemblokiran tersebut atas kekhawatiran privasi terlihat berlebihan.
OpenAI yang didukung Microsoft menonaktifkan ChatGPT di Italia pada Jumat 31 Maret setelah badan data nasional mengekspresikan kekhawatiran atas pelanggaran privasi yang mungkin terjadi dan karena gagal memverifikasi bahwa pengguna berusia 13 tahun atau lebih, seperti yang diminta.
Langkah oleh lembaga yang independen dari pemerintah itu, membuat Italia menjadi negara Barat pertama yang mengambil tindakan terhadap chatbot yang ditenagai oleh kecerdasan buatan.
"Menurut saya keputusan Pengawas Privasi yang memaksa #ChatGPT untuk mencegah akses dari Italia terlalu berlebihan," kata Matteo Salvini, yang merupakan pemimpin partai koalisi penguasa Liga, dalam postingan Instagram.
Salvini, yang juga menjabat sebagai menteri transportasi, mengatakan bahwa langkah regulator adalah "hipokrit" dan bahwa dibutuhkan akal sehat karena "masalah privasi menyangkut hampir semua layanan online".
Sejak diluncurkan tahun lalu, ChatGPT telah memicu kegilaan teknologi, mendorong pesaing untuk meluncurkan produk serupa dan perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi itu atau teknologi serupa ke dalam aplikasi dan produk mereka.
BACA JUGA:
OpenAI, yang menonaktifkan ChatGPT untuk pengguna di Italia berdasarkan permintaan lembaga tersebut, mengatakan pada Jumat bahwa mereka aktif berusaha untuk mengurangi penggunaan data pribadi dalam melatih sistem AI mereka seperti ChatGPT.
"Kami berharap dapat bekerja sama dengan (badan data Italia) dan memberi pengajaran pada mereka tentang bagaimana sistem kami dibangun dan digunakan," kata OpenAI.
Menurut Salvisi, pelarangan itu dapat merugikan bisnis dan inovasi nasional. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap solusi cepat ditemukan dan akses chatbot ke Italia dapat dipulihkan.
"Setiap revolusi teknologi membawa perubahan besar, risiko, dan peluang. Penting untuk mengendalikan dan mengatur melalui kerja sama internasional antara regulator dan legislator, tetapi itu tidak bisa diblokir," katanya.