Bagikan:

JAKARTA - Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini mengkritik keputusan Otoritas Perlindungan Data pemerintah yang melarang sementara chatbot ChatGPT. Alasan pemblokiran karena masalah privasi yang disampaikan tampaknya berlebihan.

OpenAI yang didukung Microsoft membuat ChatGPT offline di Italia pada Jumat lalu setelah badan data nasional menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan pelanggaran privasi dan karena gagal memverifikasi pengguna berusia 13 tahun ke atas, seperti yang diminta.

Langkah agensi yang independen dari pemerintah, menjadikan Italia negara barat pertama yang mengambil tindakan terhadap chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan.

"Saya menemukan keputusan Pengawas Privasi yang memaksa #ChatGPT untuk mencegah akses dari Italia tidak proporsional," kata pemimpin partai Liga koalisi yang berkuasa Matteo Salvini di Instagram, dikutip dari chanelnewsasia, Minggu, 2 April. 

Salvini, yang juga menjabat sebagai menteri transportasi mengatakan, langkah regulator itu munafik. Diperlukan akal sehat karena alasan masalah privasi menyangkut hampir semua layanan online.  Otoritas Perlindungan Data Italia menolak mengomentari postingan Salvini.

Sejak dirilis tahun lalu, ChatGPT telah memicu kegemaran teknologi, mendorong para pesaingnya untuk meluncurkan produk dan perusahaan serupa untuk mengintegrasikannya atau teknologi serupa ke dalam aplikasi dan produk mereka.

OpenAI, yang menonaktifkan ChatGPT untuk pengguna di Italia atas permintaan agensi, mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya secara aktif bekerja untuk mengurangi penggunaan data pribadi dalam melatih sistem AI-nya seperti ChatGPT.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan (badan data Italia) dan mendidik mereka tentang bagaimana sistem kami dibangun dan digunakan," katanya.

Larangan tersebut dapat merugikan bisnis dan inovasi nasional, kata Salvini, seraya menambahkan bahwa dia berharap solusi cepat dapat ditemukan dan akses chatbot ke Italia dipulihkan.

"Setiap revolusi teknologi membawa perubahan, risiko, dan peluang besar. Memang benar untuk mengontrol dan mengatur melalui kerja sama internasional antara regulator dan legislator, tetapi tidak bisa dihalangi," katanya.