JAKARTA – Pemerintah Nigeria telah meminta Google dan Meta untuk mengontrol penyebaran berita palsu di platform mereka menjelang pemilihan presiden di negara itu bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menteri Penerangan Nigeria, Lai Mohammed pada Jumat, 3 Februari.
Warga Nigeria akan melakukan pemungutan suara pada 25 Februari untuk memilih presiden baru, dengan tiga kandidat terdepan yang berjanji untuk menghadapi meningkatnya biaya hidup, ketidakamanan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Mohammed mengatakan dia bertemu dengan Meta dan perwakilan Google di Abuja pada Jumat lalu dan meminta agar mereka membuat posting dari saluran resmi terlihat di platform mereka, dan harus menandai hasil pemilihan yang tidak diverifikasi yang berasal dari sumber tidak resmi.
Dia juga meminta kedua perusahaan itu bekerja sama dengan dinas keamanan untuk mencopot pos-pos yang bisa memicu kekerasan.
Nigeria, negara terpadat di Afrika, telah mencari cara untuk mengatur penggunaan media sosial. Negara ini adalah rumah bagi jutaan pengguna internet dan platform seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Tiktok yang sangat populer.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Peretas yang Didukung Pemerintah Iran Serang Charlie Hebdo, Gegara Kartun Khamenei
06 Februari 2023, 07:30 -
| TEKNOLOGI
Jepang Mulai Batasi Ekspor Semikonduktor ke China Demi Alasan Keamanan
06 Februari 2023, 05:21
Permintaan Mohammed muncul setelah dia tahun lalu meminta Google untuk memblokir penggunaan saluran YouTube dan streaming langsung oleh kelompok separatis dan militan Islam di negara itu.
"Tindakan ini, jika dilaksanakan, akan sangat membantu dalam mencegah penyebaran berita palsu dan disinformasi di media sosial menjelang, selama, dan setelah pemilu," kata Mohammed.
Perwakilan Google pada pertemuan tersebut, Dawn Dimowo, mengatakan Google telah melatih sekitar 6.000 jurnalis selain melibatkan dan memperluas cakupan platform pengecekan fakta seperti Dubawa untuk mengidentifikasi dan menandai berita palsu.
Kepala Anglophone Afrika Barat Meta, Adaora Ikenze, mengatakan organisasinya telah mendirikan pusat operasi perlindungan pemilu dengan 60-80 orang yang bekerja sepanjang waktu untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk mendiskreditkan pemilu.
Terkait
