Bagikan:

JAKARTA - Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew dalam kunjungan ke Brussel pada Selasa 10 Januari berusaha meyakinkan Uni Eropa bahwa aplikasi tersebut akan menghormati aturan teknologi yang semakin ketat dan komitmen terhadap privasi dan keselamatan anak.

Aplikasi video pendek, yang dimiliki oleh konglomerat teknologi China, ByteDance, selama tiga tahun terakhir telah berusaha untuk melawan kekhawatiran AS mengenai apakah data pribadi warganya dapat diakses dan kontennya dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau entitas lain di bawah pengaruh Beijing.

Tekanan terhadap perusahaan meningkat setelah pengakuannya bulan lalu bahwa beberapa karyawannya secara tidak benar mengakses data pengguna TikTok dari dua jurnalis untuk mencoba mengidentifikasi sumber kebocoran informasi ke media.

Dibandingkan dengan saingannya, Meta  dan Twitter, TikTok memiliki profil yang relatif rendah dengan regulator di blok 27 negara itu.

Tapi itu bisa berubah karena aturan teknologi yang ketat untuk mengekang kekuatan Big Tech dan mengharuskan platform online untuk berbuat lebih banyak untuk mengawasi internet agar konten ilegal mulai berlaku dalam beberapa bulan mendatang.

Serangkaian pertemuan Chew di Brussel dimulai dengan kepala antimonopoli UE Margrethe Vestager.

“Tujuan pertemuan dengan TikTok adalah untuk meninjau bagaimana perusahaan bersiap untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan Komisi Eropa, yaitu Undang-Undang Layanan Digital (DSA) dan mungkin berdasarkan Undang-Undang Pasar Digital (DMA),” kata Vestager dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

"Pada pertemuan tersebut, para pihak juga membahas GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum) dan masalah privasi dan kewajiban transfer data dengan merujuk pada laporan pers baru-baru ini tentang pengumpulan dan pengawasan data yang agresif di AS," katanya.

Komisaris Nilai dan Transparansi Vera Jourova menyampaikan keprihatinannya kepada Chew, di antaranya perlindungan data pribadi masyarakat Eropa, keselamatan anak, dan penyebaran disinformasi Rusia di platform TikTok, serta transparansi iklan politik.

"Saya mengandalkan TikTok untuk sepenuhnya melaksanakan komitmennya untuk bekerja lebih keras dalam menghormati hukum UE dan mendapatkan kembali kepercayaan dari regulator Eropa," katanya dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut.

Kepala kehakiman UE Didier Reynders mengatakan kepada Chew bahwa TikTok dapat berbuat lebih banyak untuk menghapus konten kebencian di platformnya. Tiktok mengatakan berkomitmen untuk mematuhi aturan UE secara transparan.

"Ini adalah prioritas utama bagi kami untuk siap menghadapi ini," kata wakil presiden TikTok untuk kebijakan publik, Eropa, Theo Bertram, dalam sebuah tweet.