Bagikan:

JAKARTA - Twitter mengatakan akan melonggarkan kebijakan terhadap iklan politik seperti, politisi dan organisasi yang menjalankan iklan untuk mendukung kandidat, mempromosikan tindakan pemungutan suara, atau meminta sumbangan.

Kebijakan ini tampaknya berbalik dengan kebijakan yang diterapkan sejak 2019, yang cukup ketat terhadap iklan politik dengan memblokir politisi dan organisasi tertentu yang menjalankan iklan untuk mencari dukungan atau mempromosi tindakan pemilu di AS.

"Kami percaya bahwa periklanan berbasis sebab dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berbasis prakarsa di AS. Kami juga berencana memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa minggu mendatang," tulis Twitter pada Rabu, 4 Januari.

Sepertinya kebijakan ini diterapkan karena prinsip dari CEO baru Twitter, Elon Musk yang mengedepankan asas kebebasan berpendapat di platform media sosial, seperti Twitter.

Di tweet lanjutan, Twitter merincikan rencananya yang akan membuat platform media sosial itu menyelaraskan kebijakan mereka dengan media lainnya, termasuk televisi atau media lainnya.

"Ke depan, kami akan menyelaraskan kebijakan periklanan kami dengan kebijakan TV dan outlet media lainnya. Seperti semua perubahan kebijakan, pertama-tama kami akan memastikan bahwa pendekatan kami untuk meninjau dan menyetujui konten melindungi orang-orang di Twitter. Kami akan membagikan detail lebih lanjut saat pekerjaan ini berlangsung," jelas Twitter.

Apa pun itu, perubahan itu dapat membantu Twitter menebus pengiklan yang keluar dalam minggu-minggu setelah pembelian platform oleh Elon Musk, seperti GM, Audi, General Mills, dan lainnya menghentikan iklan. 

Adapun Twitter, perusahaan media sosial mengatakan bahwa mereka membuat perubahan kebijakan karena percaya bahwa "iklan berbasis sebab dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting."