JAKARTA - Meta melarang politikus untuk beriklan melalui alat periklanan berbasis Kecerdasan Buatan (AI) generatif di platformnya. Larangan ini disampaikan kemarin oleh juru bicara perusahaan tersebut.
Kepada Reuters, juru bicara itu mengatakan bahwa larangan ini diberlakukan untuk memutus akses kampanye yang mampu meningkatkan penyebaran disinformasi dalam bentuk apa pun.
Belum jelas bagaimana Meta akan menerapkan larangan ini nantinya. Pasalnya, Meta belum mengumumkan kebijakan ini secara terbuka dan AI mereka tampaknya tidak memiliki aturan khusus yang dapat memilah iklan berupa kampanye.
Alat periklanan berbasis AI ini sebenarnya baru tersedia untuk beberapa kelompok saja. Belum banyak yang bisa memanfaatkan fitur ini karena Meta akan meluncurkan ke semua pengiklan secara global tahun depan.
Melalui alat ini, pengiklan mampu mendesain iklan mereka dengan mudah. Mereka bisa membuat latar belakang, penyesuaian gambar, hingga pemilihan teks untuk iklan hanya dengan AI.
BACA JUGA:
Sebenarnya, pembuatan iklan berbasis AI bukan hal yang baru karena Google memiliki alat serupa. Google pun memiliki aturan yang sama dengan Meta, yaitu melarang politikus untuk beriklan di platformnya.
Namun, larangan ini sedikit jelas dengan aturan pemblokiran yang Google terapkan. Mengingat Google tidak bisa mengontrol seluruh iklan secara langsung, mereka membatasi keyword yang berkaitan dengan politik agar tidak bisa digunakan.
Akan tetapi, cara ini belum tentu berhasil karena ada banyak keyword yang berkaitan dengan politik dan Google mungkin saja kecolongan. Aturan ini juga masih sekadar rencana dan belum diuji coba secara langsung.
Kita belum tahu langkah seperti apa yang akan Meta terapkan dalam menahan penyebaran iklan terkait unsur politik. Satu hal yang pasti, Meta melarang tegas konten politik yang dihasilkan oleh seluruh alat AI di platform mereka, bahkan di asisten virtual Meta AI.