Gelar Rakernas, APJATEL Harap Bisa Capai Pemahaman Bersama untuk Pembangunan Jaringan Telekomunikasi

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertemakan Akselerasi, Kolaborasi dan Sinergi dalam Kedaulatan Transformasi Digital Indonesia. 

Tema Rakernas tahun ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang kian memberi ruang bagi tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia, di mana Pemerintah telah mencanangkan program transformasi digital dalam mendorong adopsi teknologi digital yang semakin luas, demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk investasi d. 

Dalam pelaksanaan transformasi digital diperlukan dukungan dari ketersediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan merata hingga ke pelosok negeri, guna mendorong penyebaran konten digital sehingga dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk mempercepat akses, peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan Internet bagi masyarakat Indonesia.

"Rakernas APJATEL tahun ini kami fokuskan pada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung dan mewujudkan program transformasi digital nasional," kata Jerry Siregar, Ketua Umum APJATEL dalam sambutannya dalam Rakernas APJATEL 2022 di Jakarta, Selasa, 29 November. 

Menurut Jerry, bagian dari langkah yang menurutnya penting untuk dilakukan adalah penyusunan regulasi yang komprehensif dan bersifat nasional. 

"Kami juga berharap Rakernas ini juga dapat menyampaikan pesan dan memberikan informasi dalam bentuk pedoman atau acuan dalam bentuk kebijakan atau regulasi sebagai bentuk dukungan bagi proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mewujudkan transformasi digital di negara kita," pungkasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail mengatakan bahwa pemerintah harus menghindari birokrasi yang berbelit-belit, dan harus membuat kebijakan yang jelas. 

"Salah satu peran pemerintah disini adalah menghindari birokrasi yang berbelit-belit, jadi pemerintah harus buat kebijakan yang jelas, karena semua orang menunggu konektivitas. Jangan lakukan proses yang bisa menghambat pembangunan infrastruktur fiber optik," ujar Ismail dalam kesempatan yang sama. 

Tidak dapat dipungkiri masih banyak ditemui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara telekomunikasi dalam menggelar jaringan telekomunikasi dan sangat menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. 

Permasalahan utama adalah semakin maraknya penerapan biaya harga sewa oleh Pemerintah Daerah atas penggelaran jaringan telekomunikasi di daerahnya. Kondisi ini menyebabkan biaya tinggi di sisi masyarakat pada saat melakukan akses ke internet. 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum APJATEL tersebut, Rakernas ini diharapkan mampu mencapai pemahaman bersama, bahwa kesuksesan transformasi digital nasional sangat bergantung pada pengembangan cakupan dan kapasitas infrastruktur digital, yaitu jaringan telekomunikasi.