Tuvalu, Negara Pertama yang Mereplikasi Dirinya di Metaverse Akibat Perubahan Iklim

JAKARTA – Sebuah negara kecil di Samudera Pasifik, Tuvalu, mengumumkan pada Selasa 15 November bahwa pemerintahnya berencana untuk membangun versi digital dari negara itu, yang mereplikasi pulau-pulau dan landmark serta melestarikan sejarah dan budayanya. Ini dilakukan saat naiknya permukaan laut yang mengancam akan menenggelamkan negara pulau kecil di Pasifik itu.

Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, mengatakan pada KTT iklim COP27 bahwa sudah waktunya untuk melihat solusi alternatif untuk kelangsungan hidup negaranya dan ini termasuk Tuvalu menjadi negara digital pertama di metaverse, dunia online yang menggunakan augmented reality dan virtual reality (VR) untuk membantu pengguna berinteraksi.

 "Tanah kami, lautan kami, budaya kami adalah aset paling berharga dari rakyat kami dan untuk menjaga mereka tetap aman dari bahaya, apa pun yang terjadi di dunia fisik, kami akan memindahkan mereka ke cloud," katanya dalam video yang memperlihatkan Kofe berdiri di atas replika digital sebuah pulau kecil yang terancam eksistensinya karena naiknya permukaan laut.

Kofe menarik perhatian global pada COP26 tahun lalu ketika dia berpidato di konferensi sambil berdiri setinggi lutut di laut untuk menggambarkan bagaimana Tuvalu berada di garis depan perubahan iklim.

“Tuvalu harus bertindak karena negara-negara secara global tidak cukup berbuat untuk mencegah perubahan iklim,” katanya.

Tuvalu akan menjadi negara pertama yang mereplikasi dirinya sendiri di metaverse. Mereka mengikuti kota Seoul dan negara kepulauan Barbados yang tahun lalu mengatakan mereka akan memasuki metaverse untuk masing-masing menyediakan layanan administrasi dan konsuler.

"Idenya adalah untuk terus berfungsi sebagai negara dan lebih dari itu untuk melestarikan budaya kita, pengetahuan kita, sejarah kita dalam ruang digital," kata Kofe kepada Reuters menjelang pengumuman tersebut.

Tuvalu, adalah negara dengan sembilan pulau dan berpenduduk 12.000 orang yang terletak di antara Australia dan Hawaii. Negara ini , telah lama menjadi korban utama dari risiko perubahan iklim dan naiknya permukaan laut.

Saat ini 40% dari ibukota Tuvalu berada di bawah air laut, saat air pasang, dan seluruh negara diperkirakan akan terendam air pada akhir abad ini.

Kofe mengatakan dia berharap pembentukan negara digital akan memungkinkan Tuvalu untuk terus berfungsi sebagai sebuah negara bahkan jika mereka benar-benar terendam.

Hal ini penting karena pemerintah memulai upaya untuk memastikan bahwa Tuvalu terus diakui secara internasional sebagai sebuah negara dan batas lautnya, dan sumber daya di dalam perairan tersebut, dipertahankan bahkan jika pulau-pulau tersebut terendam.

Kofe mengatakan tujuh pemerintah telah setuju untuk pengakuan terus-menerus tetapi ada tantangan jika Tuvalu jatuh karena ini adalah wilayah hukum internasional yang baru.